MUI Jatim Nilai Penyelenggaraan BPJS tidak Transparan dan Merugikan

Kantor BPJS Kesehatan cabang utama Surabaya
SURABAYA — Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menyebutkan, Fatwa Haram yang diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), salah satu penyebabnya di dalam penyelenggaraan, ada kebohongan yakni tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat ini.
“Harusnya tidak ada unsur berbohong dalam penyelenggaraan BPJS,”kata Ketua MUI Jawa Timur, KH. Abdusshomad Buchori kepada Cendana News di Surabaya, Jumat (31/7/2015).
Disebutkan, program BPJS juga dinilai merugikan masyarakat, mengingat pengguna BPJS kerap tidak mendapatkan prioritas dalam pelayanan kesehatan.
Dikatakan, MUI Jawa Timur akan mendukung dan menyampaikan ke Pemprov Jawa Timur terkait Fatwa Haram yang dikeluarkan oleh ketua bidang fatwa MUI pusat KH. Ma’ruf Amin.
MUI Jatim meminta pemerintah untuk mengkaji kembali, kebijakan penyelenggaraan jaminan kesehatan BPJS dan memperbaiki kembali sistemnya. Terutama transparansi penggunaan anggaran sehingga masyarakat, terutama masyarakat miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan dapat terlindungi.
KH. Abdussomad Buchori mengatakan MUI Jawa Timur belum menerima salinan fatwa haram untuk BPJS itu dari MUI pusat. Namun Abdussomad mengatakan, jika penyelenggaraan BPJS itu merugikan, sudah dipastikan haram. 
“Setiap fatwa yang dikeluarkan itu hasil penelitian mendalam yang jika ditemukan unsur merugikan akan diberikan fatwa haram,” sebutnya.
Di tempat terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pemberian jaminan kesehatan untuk setiap warganya yang miskin adalah tanggung jawab pemerintah.
“Saya akan sampaikan ke pemerintah pusat bahwa jaminan kesehatan itu penting,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo.
Pernyataan itu merupakan tanggapan terhadap fatwa haram yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
Karena itu, menurut dia, pemerintah pusat harus melakukan pembicaraan kembali sehingga jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin masih diberikan pemerintah.
“Tidak tahu nantinya bagaimana, diganti atau bagaimana, yang jelas jaminan kesehatan harus tetap ada,”sebutnya.
Masyarakat miskin diminta tidak terlalu mengkhawatirkan fatwa haram MUI tentang BPJS. Dia meminta masyarakat tetap percaya bahwa pemerintah akan tetap menyediakan jaminan kesehatan. 
“Percayalah jaminan kesehatan itu tetap ada,”tegasnya.
Disebutkan, Provinsi Jawa Timur memiliki Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk masyarakat miskin. Dengan demikian, masyarakat miskin akan tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
Majelis Ulama Islam (MUI) menyatakan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah diminta untuk membenahi pelaksanaan BPJS Kesehatan ini agar lebih syariah.
JUMAT, 31 Juli 2015
Jurnalis       : Charolin Pebrianti
Foto            : Charolin Pebrianti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...