Pelanggar Perda Kependudukan Kota Balikpapan Didenda Rp50 Ribu

Sidang Yustisi Perda Kependudukan
BALIKPAPAN — Bagi warga pendatang yang melanggar Peraturan Daerah Kependudukan kota Balikpapan akan dikenakan denda Rp50 ribu. Sanksi diberikan bagi warga pendatang yang tidak melengkapi diri dengan identitas atau kartu tanda penduduk (KTP).
Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Satpol PP, Suprapto menjelaskan, hari ini sidang tindak pidana ringan (Tipiring) tengah dilakukan dari hasil razia KTP di Pelabuhan Semayang pada 23-26 Juli 2015. 
“Ada 200 warga yang datang ke sidang, sementara yang terjaring saat razia KTP sebanyak 386 warga,” sebutnya di Balikpapan, Kamis (30/7/2015).
Hakim sidang memberikan putusan bersalah karena melanggar Perda serta mewajibkan membayar denda sebesar Rp50 ribu.
Sidang yang digelar Satpol PP Balikpapan ini dilakukan dalam rangka memberikan efek jera bagi warga pendatang karena tidak melengkapi diri dengan identitas atau kartu tanda penduduk.
“Sidang tipiring ini dilaksanakan sebagai upaya kita mengantisipasi warga pendatang yang tidak memiliki kejelasan alamat maupun pekerjaan dan dikhawatirkan menjadi beban Pemerintah Kota,” katanya.
Sidang tipiring dipimpin seorang hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dan hadir seorang Jaksa Penuntut Umum. Satu persatu warga yang datang mengikuti jalannya sidang harus antre dan menyerahkan surat panggilan sidang kepada petugas Satpol PP. Selanjutnya,  warga harus mengikuti sidang yang dipimpin seorang hakim dari PN Balikpapan.
Dalam sidang Yustisi ini, Hakim memutus bersalah terhadap warga yang terjaring razia karena melanggar peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2012 tentang Administrasi kependudukan kota Balikpapan.
Jika tidak mematuhi atas ketetapan yang diputuskan majelis hakim dalam sidang ini,  warga bersangkutan akan dikenai hukuman kurungan selama tiga bulan penjara. Namun rata-rata mereka yang terjaring membayar denda.
Dikesempatan yang sama, salah satu warga yang terjaring dan ikut sidang Irham mengatakan datang ke sidang karena mengikuti aturan kebijakan daerah. 
“Ya kami ikuti saja aturan daerah. Saya ga tahu kalo ada kebijakan membawa administrasi yang lengkap bila ingin menetap lama di Balikpapan,” imbuh pria asal Pare-Pare.
Menurutnya, kebetulan rencana menetap di Balikpapan lama dan mencari pekerjaan. Ia berharap keputusannya datang ke Balikpapan keputusan yang terbaik untuk mencari nafkah.
KAMIS, 30 Juli 2015
Jurnalis       : Ferry Cahyanti
Foto            : Ferry Cahyanti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...