Pengelolaan Alokasi Dana Desa Diharapkan Tepat Sasaran

Forum Warga

CENDANANEWS (Mataram) — Tidak bisa dipungkiri, kemajuan pembangunan suatu daerah, tidak bisa terlepas dari keberadaan pedesaan sebagai salah satu penopang pembangunan, khususnya di bidang perekonomian dan pangan melalui hasil pertanian, karena itu pembangunan pedesaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan bisa digunakan secara transparan dan tepat sasaran
Hal tersebut dikatakan anggota forum warga Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nuraini, pada acara diskusi dan rembug warga terkait keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan ADD di Mataram, Sabtu (25/7/2015)
“Meski dalam hal pengelolaan dan penggunaan ADD telah diatur Undang-Undang melalui peraturan Menteri dalam negeri harus dilakukan secara transparan dan melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat, tapi dalam praktiknya, tidak semua kepala desa di sepenuhnya melaksanakan amanat UU tersebut” ungkapnya
Menurutnya, meski pada saat acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) segenap unsur masyarakat selalu diundang, namun kerap hanya dijadikan sekedar acara seremonila semata, di mana dalam realisasinya, apa yang menjadi usulan dan rekomendasi hasil Musrembangdes seringkali tidak dilaksanakan
Saifullah, anggota forum warga yang juga anggota Karang Taruna Desa Jagaraga, Kabupaten Lombok Utara mengaku, dalam hal keterbukaan informasi dan transparansi ADD, masih ada di antara sebagian Kades masih kurang terbuka dan terkesan kurang transparan ketika ditanya
“Padahal keterbukaan dan transparansi pengelolaan ADD dan Musrembangdes, dengan ADD yang jumlahnya tidak seberapa sangat dibutuhkan dalam mendorong dan membantu percepatan pembangunan desa dengan sifat sebagian besar masyarakatnya yang masih heterogen dan senantiasa mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan kerja gotong royong”
ADD di sejumlah Kabupaten Kota NTB telah dicairkan sejak Bulan April lalu di mana masing-masing Kabupaten Kota mendapatkan ADD dengan jumlah bervariasi, tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, pendapatan dan kondisi prekonomian daerah bersangkutan. Untuk Lombok Barat sendiri jumlah ADD yang diterima setiap desa mencapai 400 juta yang akan dicairkan secara bertahap, di mana Kabupaten Lombok Utara (KLU) termasuk Kabupaten dengan nilai ADD paling tinggi, yaitu mencapai satu miliar setiap desa.
—————————————————–
Sabtu, 25 Juli 2015
Jurnalis : Turmuzi
Foto : Turmuzi
Editor : Gani Khair
——————————————————
Lihat juga...