Pilkada Serentak tidak Mempunyai Landasan Konstitusi

Pakar hukum tata negara, Margarito (kanan) [Foto: Adista Pattisahusiwa]
JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Margarito menyebutkan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2015 yang dilakukan secara serentak dan digembar-gemborkan itu tidak mempunyai landasan konstitusi yang kuat.
Iya memang, tidak ada satu pun konstitusi yang mengharuskan Pilkada dilaksanakan serentak,” ujar Margarito kepada Cendana News saat ditemui di Senayan, Kamis (30/07/2015).
Dia menilai DPR dan pemerintah yang telah bersepakat menyelenggarakan Pilkada serentak itu hanya sebagai upaya untuk gagah-gagahan, agar Indonesia dianggap lebih demokratis.
“Bahkan di negara-negara maju saja tidak ada tuh yang namanya pilkada serentak, kok ini kita mau gagah-gagahan saja,” tandasnya.
Menurutnya, DPR dan Pemerintah harus mengkaji keputusan pelaksanaan Pilkada langsung. Sebab, secara keamanan, gelaran tersebut sangat rawan, karena setiap kepolisian daerah berkonsentrasi pada wilayahnya masing-masing. 
Sehingga, lanjut margarito, jika di suatu daerah terjadi kerusuhan akibat ketidakpuasan pendukung, petugas keamanan di daerah lain tak bisa membantu. Mengingat Pilkada serentak sangat rawan dengan keamanan.
“Saya  meminta semua pihak, termasuk partai politik dan pemerintah mewaspadai kemungkinan buruk yang bakal terjadi,” tutupnya.(Adista Pattisahusiwa)
Lihat juga...