Puluhan Warga Tolak Tol Sumatera Jika Ganti Rugi Tidak Sesuai

CENDANANEWS (Lampung) – Puluhan warga di Dusun Kenyayan Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan melakukan aksi unjuk rasa menolak proyek pembangunan Jalan Tol Sumatera. 
Jalan Tol Sumatera yang sudah dilakukan ground breaking oleh Presiden Jokowi tersebut ternyata masih menyisakan persoalan terkait urusan pembebasan lahan. Bahkan puluhan warga di Kecamatan Bakauheni menilai ganti rugi yang dilakukan oleh tim pembebasan lahan jalan tol Sumatera tidak transparan, akibat sebagian lahan diklaim milik salah satu mantan gubernur Lampung. 
Dalam aksinya hari ini Sabtu (18/7/2015) puluhan warga bahkan mengaku akan melakukan aksi dengan mengerahkan massa yang lebih besar, bahkan rela membela diri serta mempertahankan lahan miliknya untuk mempertahankan tanah yang sudah puluhan tahun ditempati dan dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah.
“Kami tak pernah menghalangi adanya proyek pembangunan jalan tol Sumatera namun yang sangat kami sayangkan kenapa kesepakatan besaran uang yang diberikan kepada kami sangat kecil berbeda dengan perjanjian awal yang lama disepakati,”ungkap Haerudin Raden Panji, warga Dusun Kenyayan Bakauheni kepada media CND, Sabtu (18/7/2015).
Menurutnya, ia dan sekitar 50 warga Dusun Kenyayan yang rumahnya bakal tergusur oleh pembangunan proyek Jalan Tol Sumatera bahkan sudah memasang spanduk spanduk penolakan dengan cat warna merah di pagar yang berbatasan dengan tanah milik PT ASDP dan warga. 
Alasan penolakan puluhan warga dan aksi unjuk rasa tersebut dilakukan karena menolak ganti rugi sebesar 150 ribu rupiah per meter yang dibagi menjadi dua dengan salah satu mantan gubernur Lampung berinisial SJA yang mengklaim memiliki tanah seluas 106 hektar di desa tersebut.
Warga menganggap ganti rugi pembangunan proyek tol tersebut tidak sesuai dan kurang transparan karena selama ini warga tidak mengetahui berapa besaran ganti rugi dari pemerintah pusat.  Meskipun demikian warga mengaku sangat mendukung pembangunan tersebut.
“Namun untuk masalah ganti rugi warga berharap tidak ada interfensi dari pihak manapun apalagi melibatkan pihak ketiga yang justru merugikan masyarakat yang benar benar secara sah bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah,”ujar Haerudin.
Menurutnya, setelah tim pendataan melakukan proses pendataan terhadap rumah rumah di sekitar Kenyayan ada sedikitnya 27 rumah yang berada di dusun kenyayan bakal tergusur oleh proyek jalan tol tersebut.Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai ganti rugi. Selain itu warga telah mengirimkan surat  ke 4 kemeterian terkait, KPK, DPRD, Gubernur, dan Badan Pertanahan Nasional dan ditembuskan ke berbagai pihak.
Menurut puluhan warga yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, bahwa tanah yang selama ini ditempati merupakan hak milik mutlak  sejak tahun 1960 yang didapat dari warisan orang tua dan sebagian didapat dari membeli. Warga mengaku masih terus menunggu kepastian ganti rugi sambil menunggu proses pembangunan Jalan Tol Sumatera dilanjutkan. Dari pantauan CND spanduk dari kain putih bertuliskan cat merah terpasang di pagar dengan berbagai macam tulisan penolakan terkait belum disepakatinya besaran ganti rugi yang diharapkan warga.

——————————————————-
SABTU, 18 Juli 2015
Jurnalis       : Henk Widi
Fotografer : Henk Widi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...