Serikat Pekerja Tolak Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Hari Tua

CENDANANEWS (Jakarta) – Adanya aturan baru tentang dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang dalam proses pencairannya menjadi minimal 10 tahun masa kepesertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Alias (BPJS)  Ketenagakerjaan dianggap merugikan dan tak memihak para pekerja. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT.
Menanggapi hal ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2015 tentang JHT BPJS Ketenagakerjaan. 
Dalam PP tersebut disebutkan batas minimal pencairan JHT menjadi 10 tahun dan besaran iuran jaminan pensiun beserta manfaatnya yang lebih banyak merugikan kaum buruh atau pekerja.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, kami sangat kecewa dengan Aturan ini. Untuk itu kami menolak PP yang dianggap merugikan pekerja. 
“KSPI menuntut agar Peraturan Pemerintah yang mengatur pencairan dana jaminan Hari Tua segera direvisi,” ujar Said di Jakarta, Jumat (03/07/2015).
Menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan, tidak jelas mengapa syarat pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) diubah. 
Diketahui Syarat lainnya adalah pencairan JHT sebelum umur 56 tahun hanya 10% dari total saldo.
“yang awalnya hanya 5 tahun sekarang kok menjadi 10 tahun, kami kecewa dengan Peraturan pemerintah,” tutupnya.
Sebelum lahirnya BPJS Ketenagakerjaan dahulu dikenal Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang lahir dari adanya UU Nomor 3 Tahun 1992 . Melalui PP Nomor 36 Tahun1995 ditetapkan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Ada 4 (empat) program dalam Jamsostek ini, yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. 
Pada tahun 2011, ditetapkanlah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang ini, tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.
——————————————————-
JUMAT, 03 Juli 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Fotografer : net
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...