Tidak Mampu Bayar Seragam, Warga Ini Batal Sekolahkan Anaknya

Ratusan siswa-siswi SD di Kota Mataram saat mengikuti sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit HIV-AIDS di aula handayani Dikpora NTB beberapa waktu lalu
CENDANANEWS (Mataram) – Lantaran tidak mampu membayar uang seragam khas sekolah, diluar seragam wajib, Feri warga Karang Kelok Kota Mataram batal mendaftarkan anaknya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Mataram dan berencana menunda menyekolahkan anaknya sampai tahun depan sambil menabung uang.
“Hari ini merupakan batas ahir penyerahan uang pembelian seragam khas sekolah sebesar 600 ribu, tapi saya tidak memiliki uang untuk membayar, saya minta kepada sekolah supaya pembayarannya dicicil, tapi tidak bisa katanya, jadinya terpaksa anak saya harus menunda sampai tahun depan,” kata Feri di Mataram, Jum’at (3/7/2015)
Feri mengaku mencari uang sebesar 600 ribu dari dalam waktu yang dinilainya cukup singkat dengan profesinya sebagai ampas kopi berkeliling dari warung satu ke warung lain yang penghasilannya tidak seberapa, sementara mencari pinjaman juga susah, jarang ada warga yang mau meminjamkan uangnya.
Keluhan yang sama juga diungkapkan Maryam, sekarang ini kalau mau sekolahkan anak sedikit dikit bayar, padahal dulu sekolah yang bayar itu SMP sama SMA, sekarang SD juga bayar bagaimana kita tidak pusing jadi orang tua.
“Sekolah bagi orang miskin sekarang itu susah, tidak seperti dulu, kalau kita punya uang banyak seperti orang-orang kaya itu, tidak masalah, tapi bagi kita yang tidak mampu bagaimana, katanya sekolah gratis, tapi buktinya mana, masih saja harus mengeluarkan uang hanya untuk membeli seragam sekolah,”katanya.
Ditambahkan Maryam, kalau sekolah di pinggiran seperti SDN 13 saja sudah mahal, apalagi sekolah favorit yang ditengah Kota, tambah susah kita cari biaya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari berupa makan saja masih susah.
Terpisah Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Rosyid Ridha mengatakan, maslah seragam khas sekolah memang seringkali menjadi salah satu keluhan masyarakat, karena dinilai memberatkan terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Saat ini masih menjadi kajian bersama Dikpora, karena banyaknya keluhan dari masyarakat soal biaya yang harus dikeluarkan dan ada kemungkinan akan dihapuskan, jangan karena alasan itu kemudian anak-anak kita tidak bisa sekolah,” ungkapnya.
Ridho menambahkan, di sekolah kan sudah ada seragam wajib yang ditanggung dana Bantuan Operasional Sekolah, jadi untuk membebani masyarakat lagi dengan biaya seragam lain, kalau kemudian memberatkan warga
“Besok pagi Ombudsman akan mendatangi langsung sekolah, meminta supaya menerima siswa-siswi yang belum membayar uang seragam khas bisa diterima mendaftar, seragam khas itu tidak urgen, yang penting bagaimana anak-anak bisa sekolah, itu saja,”katanya.
——————————————————-
JUMAT, 03 Juli 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Fotografer : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...