70 Tahun NKRI Merdeka, Masyarakat Maluku Masih Miskin

AMBON — Pada 17 Agustus 2015 Hari Ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tepatnya usia negara kita sudah 70 tahun (1945-2015). Sudahkah masyarakat Indonesia hidup sejahtera? Pertanyaan sederhana ini merujuk janji Pancasila maupun UUD 1945.
Sayang, di usia 70 tahun kemerdekaan NKRI, serta apa yang termaktub rapi pada Pancasila maupun UUD 1945, belum dapat terwujud sepenuhnya di tengah rakyat Indonesia secara kolektif.
Halid Murhum Pegatong
Khususnya lagi, masyarakat Maluku yang sampai sekarang masih hidup dalam suasana miskin (secara materialis).
Tokoh pemuda asal Maluku, Halid Murhum Pegatong yang diwawancarai Cendana News, Rabu (12/8/2015) menyatakan, tujuan utama bernegara adalah pemerataan kesejahteraan.
Menurutnya, untuk konteks Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka fungsi utama negara adalah mendorong keadilan pembangunan, bagi seluruh daerah.
Dikemukakan, terpusatnya proses pembangunan selama ini, berimplikasi pada melambatnya pembangunan di Maluku secara khusus.
“Apalagi dengan fakta geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau-pulau,” ucapnya.
Menurut Halid, Negara dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus dalam percepatan pembangunan di Maluku yang berbasis pada fakta geografis kepulauan tersebut.
Dengan demikian, menurut Halid, diharapkan pemerataan kesejahteraan akan segera terlihat di Maluku.
“Sudah saatnya pemerintah berlaku adil dalam pembangunan di seluruh daerah dan masyarakatnya. Tidak boleh tebang pilih,” tandasnya.
Bagi Halid, apalagi usia NKRI yang sudah mendekati satu abad, harusnya sudah tidak ada lagi kesenjangan sosial yang terlihat di seluruh daerah.
Pasalnya, keterbelakangan pendidikan hingga membludaknya angka pengangguran adalah sebab utama membuat masyarakat Indonesia termasuk Maluku hidup dalam taraf kemiskinan.
“Tanggungjawab Negara harus memulihkan kondisi rakyatnya agar bisa segera keluar dari keterpurukan sosial yang selama ini masih menghantui rakyat di seluruh pelosok Indonesia termasuk Maluku,” ungkapnya.
Pembangunan masyarakat Indonesia termasuk Maluku harus dilakukan negara dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
“Hentikan diskriminasi dan dikotomi dalam pembangunan masyarakat di Indonesia termasuk di Maluku. Pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya guna memutus mata rantai kemiskinan yang sampai saat ini masih menyelimuti Maluku,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku, Jimmy Pieter Papilaya yang dimintai komentarnya oleh Cendana News di Ambon berpendapat, masalah yang dihadapi saat ini bukan saja di level negara, tapi juga daerah dan kesiapan masyarakat sendiri untuk keluar dari keterpurukan.
Menurutnya, di level negara, eksekutif maupun legislatif pasti terkait good will, political will untuk membuat masyarakat Maluku tetap pegang teguh pada komitmen yang dibuat tahun 1945.
“Judulnya masih tentang keadilan, pemerataan pembangunan dan apapun istilahnya,” tuturnya.
Dikatakan pada 1945 dari sabang – merauke, pulau miangas – rote, semua senasib sepenanggungan. Pasca 70 tahun Kemerdekaan NKRI saat ini adalah tanggungan bersama untuk republik ini, tapi nasib Maluku masih berbeda.
“Itu yang terus terpendam dalam kesadaran kolektif masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, di level daerah, pemerintah daerah juga masih menemui kendala terkait menerjemahkan kepentingan pembangunan nasional di tingkatan daerah.
“Banyak orang berpendapat bahwa dengan arah pembangunan nasional yang dirumuskan oleh pusat, pastinya sangat menguntungkan Maluku. Faktanya, Maluku tidak kebagian pelabuhan ekspor. Hanya beberapa pelabuhan pengumpul, tol laut tidak menyinggahi Maluku, dan lain-lain sebagainya,” bebernya.
Bahkan, kata Jimmy, eksekutif sibuk dengan “kebijakan” untuk menjaga kelanjutan kepemimpinan. Sementara legislatif sibuk dengan kepentingan pribadi dan kelompok.
Parahnya lagi masyarakat makin apatis, sehingga fungsi kontrol publik makin melemah.
Ditambahkannya, fenomena interest group dan pressure group hanya melakoni sandiwara se-akan-akan menjadi “pejuang rakyat”. Dilain sisi, yang terjadi tidak ada gagasan, ide maupun pergerakan yang efektif, selain hanya “berupaya berperilaku, bergaya dan mempersiapkan diri sebagai elit.
“Alat bargaining kita terhadap Jakarta tidak ada, atau tidak mampu dirumuskan oleh pemda, justru disaat seharusnya kebijakan pembangunan nasional banyak menguntungkan Maluku dari aspek geo politik,” ungkapnya.
Bahkan, bentuk perumusan alat tawar Maluku di pusat terkait perjuangan provinsi kepulauan, Lumbung Ikan Nasional (LIN), daerah perbatasan, Migas, dan lain sebagainya hingga kini tidak jelas endingnya. Namun sudah menghabiskan uang rakyat (APBD) Maluku yang sangat banyak.
“Mirisnya, wakil rakyat turut menikmati, serta rakyat diam, tidak mengkritisi, bahkan tidak meminta pertanggungjawaban pemda tentang penggunaan dana rakyat yang sangat besar itu selama beberapa tahun terakhir,” pungkasnya.
Jimmy Pieter Papilaya
RABU, 12 Agustus 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...