AJI Himbau Jurnalis Jaga Independensi Jelang Pilkada Serentak di Lampung

LAMPUNG — Menyambut momen pilkada di delapan kabupaten/kota di Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung kembali mengingatkan setiap perusahaan media dan para jurnalisnya untuk bekerja sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta kode etik jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers. 
Ketatnya persaingan merebut simpati masyarakat melalui berita, opini, serta iklan tertulis atau advertorial yang berisi kegiatan kampanye maupun sosialisasi program kerja sangat berpotensi mempengaruhi kerja jurnalistik dan semangat profesionalitas.
Untuk itu, AJI melalui Ketuanya Yoso Muliawan mengingatkan, perusahaan media dan jurnalis agar selalu bersikap independen, berimbang, dan tidak beritikad buruk dalam memberitakan isu-isu pilkada. 
Merujuk kode etik jurnalistik pasal 1, jurnalis harus independen saat bekerja, dalam artian terlepas dari intervensi dan paksaan para calon kepala daerah, tim pemenangan, termasuk para penyelenggara pilkada.
“ Jurnalis hendaknya memberitakan secara berimbang dengan menyediakan kesempatan yang sama dan setara diantara para calon,” ungkap Yoso dalam siaran pers yang diterima Cendana News, Senin (3/8/2015)
Lebih lanjut Yoso mengingatkan, jangan sampai materi iklan atau advertorial tersebut menyinggung SARA yang berakibat pada terganggunya kerukunan hidup masyarakat.
Jika bersentuhan dengan kasus dugaan pelanggaran pilkada, jurnalis mesti menerapkan asas praduga tak bersalah dan menghindari opini yang menghakimi sesuai pasal 3 kode etik jurnalistik. 
AJI meminta perusahaan media dan jurnalis untuk tidak segan meminta maaf kepada publik, meralat, dan mencabut berita-berita yang keliru dan tidak akurat terkait kegiatan pencalonan maupun kasus dugaan pelanggaran pilkada. 
Sesuai pasal 11 kode etik jurnalistik, jangan sungkan pula melayani hak jawab secara proporsional jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan ingin membantah pemberitaan yang merugikan nama baiknya.
Dalam menjaga independensi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pencalonan pilkada, AJI pun mengingatkan perusahaan media dan jurnalisnya untuk tidak menerima suap sesuai pasal 6 kode etik jurnalistik.
“Suap tersebut baik berupa uang, materi benda, maupun fasilitas wah yang akan memengaruhi independensi saat meliput dan memberitakan” ungkapnya.
Dengan menjaga independensi, ungkap Yoso maka perusahaan media dan jurnalis  bisa melakukan pengawasan, kritik, dan saran secara proporsional sesuai pasal 6, huruf d, UU 40/1999 tentang Pers. Kritik dan saran itu termasuk yang berkaitan dengan isi dari visi, misi, dan program kerja para calon. 
“Perusahaan media dan jurnalis juga bisa proporsional mengembangkan pendapat umum berupa suara hati dan harapan masyarakat terhadap para calon pemimpin daerahnya,”tutupnya.
Berdasarkan pantauan Cendana News, iklim perpolitikan di Lampung menjelang Pilkada serentak mulai semarak baik di media sosial, beberapa media massa baik online maupun cetak.
SENIN, 03 Agustus 2015
Jurnalis       : Henk Widi
Foto            : Henk Widi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...