Anggaran Seragam Dicoret, Guru Honorer Ancam Datangi DPRD Lamsel

Guru honorel gelar demo di Lampung Selatan [ilustrasi]

LAMPUNG — Akibat tidak disetujuinya usulan pengadaan seragam untuk guru honorer di Kabupaten Lampung Selatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menuai kritikan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Guru Honor Murni (DPD PGHM) Lampung Selatan, Heru Cipto Nuroso menyebutkan, pihaknya akan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan tersebut.
Heru menegaskan, para guru honorer merasa kecewa karena pengadaan seragam itu dicoret dari pengusulan anggaran di DPRD. Ia bahkan menyebutkan, sesuai dengan pengalaman yang ada, anggota dewan yang dianggap sebagai wakil rakyat itu hanya memperjuangkan anggaran untuk kegiatan yang mementingkan kepentingan dewan.
“Sebagai anggota dewan seharusnya jangan memperjuangkan anggaran yang hanya untuk plesiran dengan dalih kinjungan kerja, tapi ketika kepentingan untuk rakyat kecil justru tidak dianggap,”ungkap Heru Senin (31/8/2015).
Sebagai ketua organisasi guru honorer mewakili kawan kawannya, menurutnya seragam tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus bantuan dari pemerintah kepada seluruh guru honorer dan memang sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya melalui perwakilan seluruh Ketua DPC PGHM Lampung Selatan pada siang ini Senin (31/8) akan bersama-sama ke gedung DPRD untuk meminta klarifikasi kepada dewan terkait alasan pencoretan pengadaan seragam itu.
Sementara itu, Ketua DPC PGHM Kecamatan Sidomulyo, Setiawan mengatakan, para guru honorer memang sangat kecewa dengan tidak disetujuinya pengadaan bantuan seragam itu. Melihat anggaran, dan nilai pengadaan seragam itu relatif kecil tetapi mengapa tidak disetujui, padahal itu sangat membantu guru honorer yang hanya berpenghasilan rendah.
“Kami sangat kecewa dengan tidak disetujuinya pengadaan seragam itu, jika dilihat dari besaran APBD 2015 yang mencapai Rp1,8 T, apalah artinya nilai pengadaan seragam kami itu,” ungkapnya.
Setiawan mengaku mengetahui kalau para anggota fraksi yang menolak pengadaan itu berasal dari partai koalisi yang mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di pilkada serentak Tahun 2015.
“Seharusnya kami jangan menjadi korban politik yang saat ini sedang berlangsung,” tambahnya.
Ia menambahkan, pada pilkada ini pihaknya tidak akan memilih calon kepala daerah yang tidak memikirkan nasib guru honorer namun tidak juga memilih calon kepala daerah yang hanya mengumbar janji yang tidak realistis.
Sementara dari salah satu pernyataan guru honorer, Dewi yang mengajar di sebuah sekolah dasar di Lampung Selatan  juga mengaku kecewa dengan tidak disetujuinya pengadaan seragam tersebut.
“Pengadaan seragam itu meringankan beban kami guru honor yang berpenghasilan rendah sementara kami juga merasa harus diperhatikan nasibnya,” tambah dia.
Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Lampung Selatan menolak untuk membahas pengadaan seragam guru honor, ketua RT dan kader posyandu pada saat pembahasan di badan anggaran DPRD Lampung Selatan.
Beberapa fraksi yang menolak pengadaan seragam itu yakni, Bejo Komisi A dari Fraksi Partai PAN, Andi Komisi A dari Fraksi Partai PKS dan Sunyata Komisi A dari Partai PDI-Perjuangan.
SENIN, 31 Agustus 2015
Jurnalis       : Henk Widi
Foto            : Henk Widi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...