Antisipasi Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DIY Gelar Rapat Koordinasi

YOGYAKARTA — Upaya membangun kesaamaan persepsi dari penegakan hukum terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pemilihan umum kepada daerah (Pemilukada) di tiga kabupaten,  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menggelar rapat koordinasi dengan tiga lembaga hukum.
Rapat yang digelar di LPP Pusat Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu DIY bersama Kepolisian dan Kejaksaan akan mengkaji kemungkinan kecurangan dan pelanggaran dalam proses. Kegiatan tersebut dilaksanakan hingga besok, 21 Agustus 2015.
Kepala Bawaslu DIY, Muhammad Najip mengatakan, rapat koordinasi yang telah dimulai sejak kemarin itu sengaja digelar sebagai upaya menyamakan persepsi atas penindakan hukum terkait kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Desember nanti di tiga kabupaten di Yogyakarta. Tiga kabupaten itu adalah Sleman, Bantul dan Gunungkidul.
Najip menjelaskan, belajar dari pengalaman Pemilihan Presiden yang sarat masalah, Bawaslu DIY memandang perlu dilakukannya penyamaan persepsi hukum agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam hal penanganan pelanggaran pilkada.
“Tentu dengan diadakannya rapat koordinasi ini, kita mengharapkan terbangunnya pemahaman yang sama antar tiga lembaga terkait dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi dalam penyelenggaraan pilkada serentak di tiga kabupaten di DIY nanti”, ujar Najip saat ditemui di sela penyelenggaraan rapat koordinasi, Kamis (20/8).
Ditambahkan, jika upaya menciptakan kesamaan persepsi dimaksud memang tidak cukup hanya dengan rapat koordinasi selama tiga hari. Namun juga diperlukan pertemuan-pertemuan yang lebih intens, agar salah pemahaman bisa diminimalisir lebih jauh lagi.
Pemilu Kepala  Daerah serentak yang pertamakali diadakan nanti, sejak jauh hari memang dikhawatirkan mengalami banyak kendala. Di Yogyakarta, persoalan anggaran Pemilu Kepala Daerah bahkan sudah disinyalir akan mengalami permasalahan. 
Pilkada gunakan dua tahun anggaran
Dalam kesempatan terpisah, Komisioner KPU DIY, Siti Ghoniyatun mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak itu dilangsungkan pada tanggal 2 atau 9 Desember 2015, dimungkinkan alokasi anggaran akan melintasi dua tahun yang berbeda, yaitu 2015 dan 2016. Artinya, kata Siti, pilkada serentak di DIY jika benar akan diadakan pada tanggal tersebut akan sama halnya berlangsung di dua tahun anggaran yang berbeda.
Siti mengatakan, seluruh tahapan pilkada itu memang bisa selesai sebelum tahun anggaran 2015 habis. Tetapi itu dengan catatan jika dalam pilkada tersebut tidak terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Jika terjadi PHPU yang penyelesaiannya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi dengan waktu sidang 45 hari, jelas Siti, maka sangat mungkin pilkada serentak akan menggunakan dua anggaran 2015 dan 2016.
 “Tentu ini akan menimbulkan persoalan”, pungkasnya. 

KAMIS, 20 Agustus 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...