Bawaslu DIY Tindak 4 Oknum PNS yang Tidak Netral di Pilkada DIY

Sri Rahayu Werdiningsih, Ketua Bidang Penindakan BAWASLU DIY
YOGYAKARTA — Meski pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak baru dilangsungkan pada 19 Desember 2015 mendatang, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mulai menemukan adanya sejumlah pelanggaran. Salah satu pelanggaran tersebut di antaranya adalah terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman, Yogyakarta.
Sudah menjadi rahasia umum, jika sejumlah pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kabupaten acapkali menjadi pendukung dari salah satu calon bupati.
Terbukti, pada penutupan rapat koordinasi bersama Gabungan Lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang diadakan oleh Bawaslu DIY, Kepolisian dan Kejaksaan di Gedung LPP Yogyakarta, Jumat (21/08/2015), terungkap ada sejumlah pelanggaran Pemilu Kada yang dilakukan oleh sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil.
Komisioner Bawaslu DIY Bidang Penindakan, Sri Rahayu Werdiningsih di sela rapat koordinasi tersebut mengungkapkan, salah satu bentuk pelanggaran yang telah ditemukan itu adalah soal netralitas pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Kabupaten Bantul dan Sleman.

Cici, demikian sapaan akrab ketua bidang penindakan Bawaslu DIY itu, mengatakan terkait dengan pelanggaran tersebut untuk di wilayah Kabupaten Bantul telah dilakukan klarifikasi, sedangkan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman masih dalam tahap penyelidikan dan belum diklarifikasi.

Cici menjelaskan, kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah Bantul sudah diakui sendiri oleh oknum pelaku. Pihaknya pun memiliki bukti berupa foto dan rekaman video serta sejumlah saksi, yang menunjukkan jika ada empat oknum PNS di wilayah Bantul yang mendatangi acara deklarasi salah satu calon bupati.

“Semua bentuk serta bukti pelanggaran itu kini sudah dilaporkan keBawaslu RI dan akan segera dikomunikasikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Pengawas ASN”, ucap Cici.
Rapat koordinasi antar tiga lembaga penegakan hukum melibatkan Bawaslu DIY, Kepolisian Daerah Isitimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, digelar sejak Kamis, (19/8) dan berakhir hari ini Jumat, (21/8). Rapat koordinasi tersebut diadakan sebagai upaya menyamakan persepsi di antara tiga lembaga tersebut terhadap adanya pelanggaran yang mungkin terjadi dalam proses penyelenggaran Pemilu Kada Serentak di tiga kabupten di DIY.
JUMAT, 21 Agustus 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...