Belum Semua Desa di Maluku Terima Alokasi Dana Desa

Kantor Gubernur Maluku

AMBON — Alokasi Dana Desa  atau ADD notabenenya adalah bantuan pemerintah yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 untuk seluruh Desa di Indonesia wajib memperolehnya, faktanya di Maluku belum semuanya menerima dana tersebut. Dimana dana desa itu lebih difokuskan untuk program pemberdayaan yang ada di lingkup desa, termasuk untuk perbaikan infrastruktur.
Direktorat Jenderal  (Dirjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Yohozua M. Yoltuwu, saat pembukaan sosialisasi wilayah V kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana kawasan pedesaan di Ambon mengatakan, dana desa  untuk tiap desa diberikan langsung dari pusat kepada kabupaten kota.
“Nantinya kabupaten dan kota yang menyalurkan langsung kepada desa-desa mereka,” kata Yohozua.
Dikatakan, dana desa ini wajib ada pendampingan. Dimana pendampingan itu sudah ada fasilitator yang berfungsi sebagai pendamping bagi desa, guna menyusun Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) kaitannya dengan berbagai program di desa.
“Pendampingan atau fasilitator ini tidak didapatkan begitu saja, tapi melalui seleksi yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Dana Desa sudah 100 persen disalurkan dari pusat langsung ke pemerintah kabupaten dan kota.
Diharapkan, para fasilitator atau pendamping bisa mencermati secara ketat terkait besaran dana desa yang didapatkan oleh setiap desa.
Dan fasilitator ditunjuk sebagai pendamping bagi desa, sehingga di tingkat desa dapat menyusun RPJM masing-masing.
Ia membenarkan, dana desa sudah 100 persen dicairkan ke rekening masing-masing kabupaten kota, namun belum 100 persen diberikan ke semua desa.
Disini. lanjut Yohozua, kerja pendamping atau fasilitator untuk terus memberikan masukan bagi desa kaitannya membuat RPJM di tingkat desa, kemudian diusulkan ke kabupaten tujuannya agar dana secepatnya cair ke desa-desa selaku penerima.
“Harapan kita, para fasilitator harus menjadi motor untuk menata perencenaan secara baik. Sebagai fasilitator, baik teknis maupun pemberdayaan agar memfasilitasi rencana kerja terkait dengan dana desa ini. Jangan hanya berpatokan pada program yang diusung saja, tapi harus menjadi motor penggerak bagi desa agar program lainnya yang ada di tingkat desa berjalan sesuai harapan,” katanya.
Fokus Perbaikan Infrastruktur Desa
Kepala Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Yohosua M. Yoltuwu juga mengatakan, pihaknya juga akan fokus memperbaiki infrastruktur level desa misalnya jalan, jembatan, usaha transmigrasi, elektrifikasi, alat kesehatan, PLTS, jaringan informasi diberikan kementrian itu menyeluruh untuk kabupaten kota di pelosok Indonesia. Untuk desa tergantung dari pengusulan masing-masing kabupaten kota.
“Pemberian bantuan oleh kementrian desa dan pembangunan transmigrasi atas permintaan daerah, tentunya sesuai kebutuhan dari masyarakat desa sesuai usulan Pemda kabupaten dan kota,” katanya.
Untuk Maluku terutama di kawasan perbatasan yang lebih difokuskan oleh KDPT  untuk pembangunan infrastruktur, fasisilitas berupa komunikasi dan air bersih adalah kebutuhan darurat di daerah perbatasan.
Saat ini kementrian butuh validasi data yang mana membuka komunikasi dengan Pemda utamanya di daerah perbatasan yang ada di Maluku.
“Banyak pekerjaan jalan di tingkat desa yang pembiayaan pekerjaannya bersumber dari kementrian desa dan pembangunan transmigrasi. Maluku ada beberapa titik yang ditangani langsung oleh KDPT. Dermaga mempermudah akses antar pulau di daerah-daerah di Indonesia termasuk di Maluku,” katanya.

JUMAT, 21 Agustus 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...