Bicara Pemilukada, Mendagri Gelar Rakor Gakumdu dan MoU di Maluku

AMBON — Rapat Koordinasi MoU Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahyo Kumolo dengan Muspida Provinsi Maluku, berlangsung di aula VIP Bandara Internasional Pattimura Laha Kota Ambon, Rabu (26/8/2015).
Substansi Rakor Gakumdu itu Mendagri hanya meminta Muspida Provinsi yaitu Pemprov, Kejaksaan, Pengadilan, KPU, Bawaslu, TNI dan Kepolisian untuk bersama mengawal dan mengsuksukseskan Pemilukada karena merupakan hajatan Negara.
Mendagri menyatakan, jika ada permasalahan hukum terkait pilkada serentak di Maluku wajib ditangani hingga tuntas.
Khusus untuk potensi konflik, kata Mendagri, di Maluku ada satu titik. Namun Tjahyo Kumolo tidak menyampaikan dari 4 kabupaten di Maluku yang akan menggelar Pemilukada pada 9 Desember nanti, kabupaten mana, yang ia maksudkan sangat berpotensi konflik tersebut.
Mendagri meminta kepada Muspida Provinsi dan aparat penegak hukum agar mengantisipasi kejahatan yang terjadi saat pelaksanaan pemilukada.
Mendagri juga meminta, sebelum pelaksanaan pemilukada 9 Desember, Muspida dan aparat penegak hukum di Maluku harus memastikan kondisi keamanan di 4 kabupaten itu, dalam situasi yang kondusif.
Selain itu, kata Tjahyo, peran partai politik harus utama dalam memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat di 4 kabupaten tersebut. Pasalnya, ada pengalaman pasangan calon yang mendaftar kemudian mundur. “Ini karena parpol tidak serius memberikan garansi kepada kandidat,” katanya.
Pilkada sangat berpotensi konflik bila dibandingkan dengan Pilpres. “Karena primordialisme kedaerahan sehingga disinilah potensi konflik itu lahir,” katanya.
Sementara itu, gubernur Maluku Said Assagaff meminta agar penyelenggara pilkada (KPU, Bawaslu), memiliki integritas yang tinggi, sehingga dalam menjalankan tugas bisa beramanah.  
“Tujuannya, agar proses pilkada dapat mewujudkan demokratisasi sejati, aman dan lancar tanpa konflik,” katanya.
Disamping itu, Gubernur Maluku memastikan, pelaksanaan pilkada di 4 kabupaten di provinsi Maluku tetap berlangsung pada 9 Desember 2015.
Sementara itu, Kajati Maluku Chuk Suryosumpeno mengatakan, soal penegakan hukum khususnya di Maluku pihaknya sering mengalami kekurangan anggaran.
Hal tersebut, menurut Kajati, dalam menangani suatu kasus ia bersama pihaknya sering mengalami kendala. “Apalagi pilkada 9 Desember di 4 kabupaten di Maluku itu, rentan kendali cukup jauh dari pusat Ibukota Provinsi,” ujarnya.
Diketahui, 4 kabupaten di Maluku yang akan menggelar pemilukada pada 9 Desember 2015 yaitu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

RABU, 26 Agustus 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...