BNPB: Pemberian Ijin Usaha yang Berdampak Lingkungan Harus Lebih Selektif

SURABAYA — Bencana yang sering terjadi di Indonesia, menyebabkan keprihatinan dari berbagai pihak. Terutama dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berusaha meminimalisir bentuk bencana terutama dari akibat dunia usaha yang merugikan lingkungan.
Inspektur Utama BNPB, Bintang Susmanto menginginkan agar pemberian ijin usaha harus lebih selektif, terutama yang berdampak terhadap lingkungan.
“Kami tidak melarang atau menutup perijinan usaha, hanya saja perijinan terhadap bidang usaha yang berkaitan dengan lingkungan harus lebih selektif lagi,” Jelasnya di Surabaya, Senin (31/08/2015).
Sebagai contoh Lapindo merupakan bencana yang dihasilkan dari dunia usaha. Bebasnya perijinan dan tidak adanya kontrol dari pemerintah, utamanya dari kementerian ESDM membuat bencana ini terjadi.
“Kontrol itu perlu, setidaknya bencana seperti itu tidak terjadi,” tegasnya.
Dunia usaha seperti Lapindo yang merupakan usaha pertambangan, seharusnya sebelum beroperasi harus melakukan analisis resiko bencana. Agar bencana lumpur tidak terjadi.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Soepijanto juga membenarkan hal tersebut.
“Setiap kegiatan terutama dunia usaha harus ada Analisis Dampak Lingkunga, kajian lingkungan hidup strategis dan izin lingkungan,” Tandasnya.
Dunia usaha pun harus tetap dipantau baik dari masyarakat maupun pemerintah seperti upaya pemantauan lingkungan sekitar pabrik atau perusahaan, juga upayanya dalam mengelola lingkungan.

SENIN, 31 Agustus 2015
Jurnalis       : Charolin Pebrianti
Foto            : Charolin Pebrianti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...