DPR akan Usulkan 7 Program Pembangunan Gedung Parlemen

JAKARTA — Pasca ditolaknya usulan dana aspirasi oleh Pemerintahan, atau yang dikenal disebut Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dengan alasan anggaran tersebut rawan dikorupsi. Kini, DPR berharap perencanaan 7 program pembangunan Gedung parlemen disetujui Pemerintah.
Proyek penataan kawasan parlemen yang tengah didorong pihak DPR senilai Rp 1,5 triliun itu diharapkan menjadi icon Tanah air. Namun, suara dari pihak DPR sendiri masih belum bulat terhadap rencana pembangunan tujuh proyek tersebut. Belum semua fraksi setuju dan belum pula mendapat persetujuan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Pendapat yang tidak seragam disampaikan oleh beberapa anggota DPR. Baik secara pribadi maupun mewakili fraksi. Ada yang menyetujui, tapi ada pula yang masih belum sepakat.
Diantaranya, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengancam jika Jokowi tidak menyetujui pembangunan tujuh proyek DPR, maka DPR juga bisa menganulir program yang diusulkan pemerintah.
“Kenapa tidak, Kita juga bisa menolak usulan Pemerintah kok,” ujar Bamsoet di jakarta, kamis (20/08/2015).
Bambang menuding Sikap Jokowi itu sama dengan sikap rezim pemerintah sebelumnya.
“Menolak usulan kami, ini berarti melepaskan tanggung jawab melakukan pengawasan pembangunan, sikap seperti itu sama saja dengan rezim pemerintahan SBY” ucapnya.
Selain itu Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Helmy Faisal Zaini mengatakan, kalau rumah rakyat ini sudah dianggap tidak layak, hal tersebut perlu dikaji dulu, dan membuat skala prioritas. Helmy mencontohkan, ketersediaan lift yang masih terbatas sehingga kerap menimbulkan antrean, atau lift-nya macet tak bisa digunakan.
Dia mengatakan tidak setuju jika rencana pembangunan tujuh proyek DPR tersebut dikait-kaitkan dengan kualitas kinerja anggota Dewan. Pasalnya,hal itu sangat berbeda konteksnya.
“Bukan kalau membangun ini itu berarti tidak membangun pengetahuan anggota DPR, Cara berpikirnya bukan seperti itu. Kualitas anggota DPR harus dibangun, sarana prasarana juga harus dibangun,” ucapnya.
Diketahui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) merencanakan tujuh program pembangunan itu terdiri atas tujuh tahapan.
Tahap pertama dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plaza reformasi bagi publik. Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia.
Tahap kedua adalah membangun museum dan perpustakaan. pembangunan tersebut akan menggunakan gedung bundar yang lama.
Tahap ketiga yakni membangun akses publik ke gedung DPR RI untuk mempermudah tamu dan publik agar bisa mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di komplek parlemen.
Tahap keempat yaitu Pusat pengunjung akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata.
Tahap kelima adalah membangun ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-undang. Tahap keenam yaitu pembangunan ruang anggota dan tenaga dengan standar yang berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung.
Tahap ketujuh atau terakhir adalah integrasi kawasan bagi anggota dan akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan warga negara Indonesia dan warga negara asing.
KAMIS, 20 Agustus 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...