Fadli Zon: Pemerintah Kita tidak Visioner, Dangkal dalam Melihat Masalah

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Fadli Zon menilai pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-Jk lemah dalam merespon berbagai problem. Salah satunya terkait Pemilukada serentan dan calon tunggal di tujuh daerah.
Dia mengatakan pemerintah mestinya dapat mengantisipasi dengan adanya potensi masalah yang akan terjadi dalam Pilkada serentak, dengan revisi Undang Undang, UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015.
“Nah, kita kan sudah pada masuk tahapan kejadian, baru ribut-ribut. Ini menunjukkan pemerintah kita tidak visioner, sangat dangkal dalam melihat masalah,” kata Fadli di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (08/08/2015).
Disebutkan, dirinya selalu mengingatkan pemerintah, agar segera secepatnya merevisi UU pilkada. Tapi pemerintahan malah berdalih, alhasil revisi UU itu tak kunjung dilaksanakan. 
“Sudah banyak dari berbagai pihak yang mengajukan usulan, bahkan kami pun datang ke Jokowi, guna untuk bahas hal-hal yang perlu direvisi, termasuk soal calon tunggal tapi pemerintah tidak sama sekali merespon hal itu,” Tandasnya.
Menurutnya terkait tujuh daerah yang gagal pilkada serentak itu diperpanjang saja, jabatan kepala daerahnya melalui Pelaksana Tugas (Plt) hingga 2017. 
Tujuh daerah yang memiliki calon tunggal, yakni, Tasikmalaya, Blitar, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pacitan serta Kota Surabaya. Calon tunggal dari tujuh titik, mayoritas diusung partai moncong putih PDI Perjuangan.
SABTU, 08 Agustus 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...