Gerakan Reformasi 1998 Jadi Pintu Masuk Neo-liberalisme

JAKARTA — Gerakan Reformasi 1998 yang diharapkan mampu menciptakan kehidupan demokratis yang berkeadilan dan berkesejahteraan malah menjadi pintu masuk bagi neo-liberalisme.
Pemerhati Kebudayaan, Indra Tranggono menyebutkan, surutnya aktualisasi Pancasila disusul menguatnya liberalisasi di berbagai bidang yang mengakibatkan NKRI menjadi ‘Rumah tanpa penjaga’ bagi masuknya kekuatan kapitalisme global yang melebur bangsa kita menjadi bangsa konsumen.
“Sebuah entitas besar tanpa identitas kultural atau jatidiri, Indonesia berubah menjadi pasar bebas,” ujar Indra di Jakarta, Rabu (19/08/2015).
Dijelaskan, dalam kehidupan masyarakat, praktik neo-liberalisme ditandai dengan tiga hal mendasar. Pertama, semakin surutnya aktualisasi nilai nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara. Kedua, kurang hadirnya peran negara didalam berbagai urusan publik. Dan ketiga dominasi dan hegemoni pasar bebas.
Menurut Indra, masyarakat kehilangan orientasi nilai atas lembaga negara yang wajib melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa, Negara cenderung hadir sebagai pasar bebas, peran negarawan pun telah berubah menjadi sekedar Penyelenggara Negara (regulator dan fasilitator) dengan membiarkan rakyat bertarung sendirian berhadapan dengan kekuatan kapitalis global. Kerja negarawan telah beralih fungsi menjadi job manajerial, jauh dari ideologi dan spirit patriotik yang terwujud dalam integritas, komitmen dan kapabilitas.
Dia mengungkapkan, demokrasi liberal yang dijanjikan mewujudkan civil society yang kuat, ternyata ‘dibajak’ oleh kuasa politik dan kuasa modal untuk memperkuat kelompok elite.
“Demokrasi yang berjalan adalah demokrasi digerakkan uang yang turunannya yakni demokrasi transaksional, uang jadi alat tukar absolut atas kekuasaan, layaknya jual beli didalam kultur ‘pasar bebas’, demokrasi yang berjalan tanpa kesetaraan mengakibatkan rakyat tidak punya posisi tawar alias menjadi komoditas politik,” tandasnya.
Sementara demokrasi, Sambung Indra, tanpa kompetensi dan integritas hanya melahirkan para penyelenggara negara abal-abal yang korup, Neolib dan liberal terbukti tidak berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Janji kapitalis bahwa masyarakat akan menemukan kesejahteraan dalam mekanisme pasar bebas, terbukti tidah terealisasi, yang terjadi yaitu praktik dominasi dan hegemoni elite kekuasaan. 
“Di ranah politik kekuasaan, terjadi politik oligarki, sedangkan di ranah politik ekonomi, terjadi ketidakadilan akibat dominasi para pemodal kuat, disini berlakulah prinsip hanya yang kuat bisa bertahan,” Ucapnya
Indra Tranggona menyampaikan Reformasi sejatinya tidak memberikan makna apa pun bagi rakyat kebanyakan, kebebasan yang menjadi bonus reformasi hanya dinikmati kelompok sosial menengah atas yang diuntungkan karena dekat dengan lingkungan kekuasaan.
“Rakyat cenderung tidak mendapatkan kesejahteraan, rakyat hidup didera biaya semakin tinggi dan kesulitan mendapatkan sumber-sumber penghasilan,” tutupnya.
RABU, 19 Agustus 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...