Gubernur NTB tidak Setuju Pelaku Korupsi Dijatuhi Hukuman Mati

MATARAM — Adanya wacana pemberian hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang disampaikan peserta organisasi Islam Muhammadiyah melalui rekomendasi di Muhtamar yang dilaksanakan di Makasar beberapa hari lalu ditanggapi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zaunul Majdi sebagai hal yang tidak perlu dan berlebihan.
“Dalam ajaran Islam sendiri telah diatur, bahwa hukuman yang diberikan kepada para pelaku kejahatan harus berada diposisi paling akhir, setelah proses pendidikan, pembinaan karakter dan proses persuasif lainnya telah dilakukan dalam mencegah dan mengatasi tidak kejahatan di tengah masyarakat,” kata Majdi di Mataram, Jumat (7/8/2015).
Termasuk juga masalah jinayat terkait hukuman potong tangan juga berada diposisi akhir setelah sistem ekonomi diatur dengan baik, kemudian perdagangan.
“Setelah semua itu sudah ditata dengan baik dan masih ditemukan menyimpang baru hukuman tersebut ditetapkan,”sebutnya.
Majdi mengatakan, orang yang menjalani hukuman penjara karena suatu kejahatan korupsi, manipulasi maupun bentuk kejahatan lain, itu sudah menghilangkan kesalahan yang dilakukan didunia, kalau kaitannya dengan tuhan dilakukan dengan bertaubat secara sungguh-sungguh untuk tidak lagi mengulangi tindak kejahatan.
“Dan memang sudah banyak terbukti, ketika seseorang sudah selesai menjalani hukuman bisa menjadi lebih baik dan bertobat, itulah sebabnya saya tidak setuju soal hukuman mati bagi para pelaku koruptor,” ungkap Ketua Tanfidziah, organisasi Islam terbesar Nadlatul Wathan di NTB tersebut.
JUMAT, 07 Agustus 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...