Jadwal Operasi Khiren Dipercepat, SEP Tak Terurus.

Khiren bersama kedua orang tuanya

PADANG—Meski sudah taat, dan selalu mengikuti aturan dalam menggunakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dosen Fisip (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik) Unand (Universitas Andalas), Dewi Anggraini tetap tidak mendapatkan haknya. 

Pasalnya, dalam perawatan anaknya, Khiren Humaira Islami (12 bulan). Ia harus menanggung biaya pengobatan ratusan juta rupiah. Dewi sudah mendapat surat peringatan satu (SP-1) dari pihak RS Harapan Kita atas biaya tunggakan operasi anaknya yang mengalami kebocoran jantung. 
Menurut penuturan Dewi pada Cendana News, Khiren sudah dua kali operasi di RS Harapan Kita. Namun pada operasi kedua dia terlambat mengurus surat eligibilitas pasien (SEP) BPJS, sehingga berlaku sebagai pasien umum. Biaya tagihan dari pihak RS Harapan Kita Rp 124.862.395. 
Dia mengatakan, Khiren dirujuk RSUP M Djamil Padang ke Poli Jantung Anak dengan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) Prof Dr dr Ganesha Harimurti. 
“Kami selalu patuh dan mengikuti aturan yang ada, pada saat berobat pertama tidak ada masalah. Semua ditanggung BPJS, karena kami mengurusnya dengan detail. Namun pada saat berobat yang kedua kalinya, Khiren awalnya dijadwalkan untuk operasi pada 22 Mei 2015. Namun, akhirnya diputuskan menjadi 20 Mei 2015 oleh DPJP. Jadwal operasi Khiren dipercepat dari jadwal sebelumnya, ini membuat kami panik sehingga satu surat SEP terlupakan” ujar Dewi pada Cendana News. (Baca selengkapnya dokumen resmi yang berhasil dihimpun Cendana News : BPJS Menolak Klaim, Orang Tua Khiren Menandatangi Pelimpahan Piutang pada Keuangan Negara?)

Dewi menceritakan, pada 19 Mei 2015 Syaifuddin Islami, ayah Khiren mengurus administrasi BPJS Kesehatan. Pada saat pengurusan di loket BPJS, setelah selesai pada loket 1, kemudian lanjut ke loket 2 dapat telepon dari DPJP bahwa Khiren operasinya dipercepat. 
“Pikiran kami langsung panik, sebab selama proses pengobatan di RS Harapan Kita, keluarga hanya boleh melihat Khiren dari jam 5 hingga jam 6 sore saja. Sementara sejak masuk dan sudah tiga hari Khiren dirawat, dan masih memakai ventilator. Dalam keadaan sedang panik serta sibuk dengan kesiapan operasi, akhirnya kami tidak menyadari ada satu langkah pada loket 3 BPJS,” sebutnya.
Setelah tanggal 20 Mei 2015 dilakukan operasi Khiren. Setelah operasi Khiren ditempatkan di ruang ICU dan rawat selama 12. Pada 31 Mei 2015 Khiren telah sadarkan diri kemudian dipindahkan ke ruangan intermediate. Selanjutnya pada 1-4 Juni 2015, Khiren ditempatkan di ruangan rawat biasa. Dia menambahkan, pada 4 Juni 2015 tersebut saat pulang (17 Hari sejak masuk RS), Khiren dinyatakan keluar sebagai pasien biasa.
”Kami telah datang ke loket BPJS Center pada 5 Juni 2015 untuk menanyakan terkait pembayaran yang ditagih RS. Kami datang ke kantor Jakarta Barat pada 12 Juni 2015 untuk menanyakan hal yang sama. Pihak BPJS tidak bisa menerima keterlambatan pengurusan SEP di loket BPJS katanya sudah tertutup dan tidak bisa diproses. Sehingga kami dinyatakan sebagai pasien biasa, padahal sebelum-sebelumnya kami selalu menggunakan BPJS dan gaji saya juga telah dipotong setiap bulannya” kata Dewi yang masuk dalam golongan 1 BPJS ini. 
Dia mengaku, saat ini biaya pelayanan kesehatan Khiren tidak dapat dijamin BPJS Kesehatan. 
“Pihak RS telah memberikan SP-1 untuk membayar tagihan biaya pengobatan sebesar Rp 124.826.395. Jika SP-1 tagihan tersebut tidak dibayar, maka akan menyusul SP-2 dan SP-3 untuk meminta tagihan. Jika tidak dibayarkan, maka akan ada penyitaan aset yang dimiliki oleh lembaga piutang negara. Limit waktu yang diberikan adalah 6 bulan dengan jatuh tempo sampai Desember 2015,” jelas Dewi.
Dari pengakuan Dewi, ia tidak memliki aset apapun kecuali sepeda motor. Bahkan saat Cendana News berkunjung ke rumah kontrakan Dewi berukuran 4 x 6 meter tersebut, tidak ada perabotan mewah apapun. Selain tabung oksigen, dan beberapa alat medis yang sengaja disiapkan dalam kamar Khiren.
Orangtua Khiren juga sudah mengirimkan surat ke pihak BPJS Pusat untuk mengklaim biaya pasien Khiren melalui anggota DPR RI Komisi IX Alex Indra Lukman yang merupakan mitra langsung daru BPJS, tapi pihak BPJS tetap tak mau mengklaim biaya pasien Khiren.
Pada 7 Juli 2015 datang surat dari BPJS pusat yang dialamatkan ke Alex Indra Lukman yang menyatakan bahwa biaya pengobatan pasien Khiren tetap tak diklaim BPJS karena keterlambatan pengurusan SEP. 
Sebelumnya telah dilakukan diskusi dengan pihak keuangan RS untuk penyelesaian administrasi. Namun pihak rumah sakit lepas tangan, bahkan menurut pihak rumah sakit, kejadian ini bukanlah yang pertama, Khiren adalah orang ke 28 yang terjerat keadaan serupa. 
”Kami dibolehkan untuk pulang ke Padang, namun disuruh untuk menandatangani surat pelimpahan piutang kepada keuangan negara, bermaterai 6000. Sehingga, tanggungan utang tersebut kepada negara. Kami terus berupaya mencari jalan keluar dengan itikad baik uang tersebut jika telah terkumpul, maka akan dibayar. Kami juga telah membicarakan dengan teman-teman untuk mencari jalan keluarnya,” terangnya.
Namun, persoalannya bukan sampai disana saja. Dewi yang hanya dosen muda dengan golongan III B menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Setelah suaminya yang juga dosen swasta tersebut tidak digaji lebih dari empat (4) bulan dari salah satu Sekolah Tinggi Pertanian Swasta di Kota Sawahlunto. (Foto Khiren dalam Berita Foto : Khiren, Penderita Jantung Bocor yang Terancam Tak Bisa Berobat )

MINGGU, 9 AGUSTUS 2015
Jurnalis : Muslim Abdul Rahman
Foto : Muslim Abdul Rahman
Editor : Sari Puspita Ayu

Lihat juga...