JB. Sumarlin : Korupsi Bisa Diredam Jika Memang Ditangani Dengan Tegas


JAKARTA—Korupsi adalah masalah yang seolah sudah jadi bagian dari kegemaran para pejabat di negeri ini. Korupsi sudah terjadi sejak lama, termasuk di era Orde Baru. 
JB. Sumarlin menyampaikan bahwa ketika ia menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia periode 1973-1983, ia mendapati adanya berbagai tindakan curang para aparatur negara. Diantaranya adalah, ditemukannya 30-40 ribu karyawan fiktif yang ada di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
Perihal kasus tangkap tangan, tidak hanya terjadi di era reformasi sebagaimana yang sering dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Di era Orde Baru, kasus tangkap tangan juga pernah terjadi. JB.Sumarlin menyampaikan pernah melakukan tangkap tangan pelaku penyelewengan pada pelayanan pajak.
Mendapati keadaan tersebut, JB.Sumarlin mengambil tindakan dengan melakukan sensus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan Maret 1974. Dengan dilakukan sensus tersebut, ia berhasil menemukan beberapa penyelewengan yang terjadi. “Untuk selanjutnya, apa yang saya temukan, saya kumpulkan data dan bukti-bukti dan melaporkannya kepada Presiden Soeharto,” jelasnya. 
Jika selama ini banyak yang menuduh Pak Harto korup, saya salah satu saksi di era Orde Baru, justru Pak Harto lah yang paling murka jika ada praktek penyelewengan atau korupsi. Bentuk dukungan konkrit Pak Harto dalam hal pemberantasan korupsi adalah memberikan dukungan penuh kepadanya untuk menerapkan peraturan pengawasan terkait perilaku dan disiplin PNS baik secara organisasi, personalia maupun tata laksana dan manajemen.
“Pak Harto menyetujui agar yang telah tebukti melakukan kecurangan, penyelewengan atau korupsi segera diproses secara hukum dan diberikan sanksi administratif,” lanjutnya. 
Ia menegaskan bahwa korupsi sangat bisa diredam, jika memang ditangani dengan tegas dan berkesinambungan. Ditambah lagi dengan pembentukan lembaga pengawasan di tiap departemen terkait memperkecil ruang gerak mereka yang nakal. 
“Perfoma KPK layak mendapat apresiasi positif karena berhasil mengungkap kasus-kasus besar, contohnya kasus Hambalang yang banyak menyeret aparatur negara dan anggota dewan,” jelas Profesor yang secara tegas mengatakan korup adalah tabiat yang harus dilenyapkan dari lingkungan aparatur negara karena akan menghambat rencana pembangunan dalam jangka panjang.
Kepada Cendana News pada hari Jum’at (21/8/2015) bertempat di ruang kerjanya yang berada di kawasan perkantoran Matraman, Jakarta Timur, ia menegaskan tentang perlunya hidup sederhana, sebagaimana yang dinasehatkan oleh Presiden Soeharto. 
“Aparatur negara harusnya hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Ingat, praktek korupsi serta kenakalan lainnya dari aparatur negara hanya merusak cita-cita luhur para pendiri bangsa kita,” tutup Profesor asal Blitar yang pernah mengalami tempaan hebat disaat gerilya semasa menjadi anggota Palang Merah Indonesia di Jawa Timur.

Baca berita sebelumnya : Prof. J.B. Sumarlin : Orde Baru Menggunakan Dasar Ekonomi yang Jelas.

JUM’AT, 21 AGUSTUS 2015
Jurnalis : Miechell Kuagouw
Foto : Adista Pattisahusiwa
Editor : Gani Khair
Lihat juga...