KPU: Sanksi Berat Bagi Pasangan yang Mundur dari Pencalonan

YOGYAKARTA — Berkait pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah secara serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan kepada para bakal calon bupati dan wakil bupati serta partai pendukung yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah, bahwa sanksi berat akan dijatuhkan kepada pasangan calon serta partai pendukung yang mundur dari pencalonan setelah ditetapkan oleh KPU pada 24 Agustus 2015 mendatang. Sanksi tersebut disampaikan Sigit Pamungkas, Komisioner KPU RI saat berkunjung ke Yogyakarta, Jumat (21/08/2015).
Komisi Pemilihan Umum saat ini tengah melakukan proses verifikasi terhadap bakal pasangan calon kepala daerah yang telah mendaftar pada Pilkada serentak tahun 2015 ini. Hasil verifikasi itu nanti akan diumumkan pada tanggal 24 Agustus 2015. Saat ini, tercatat kurang lebih ada sekitar 83 daerah yang hanya memiliki dua bakal pasangan calon.

Sigit mengatakan, sanksi yang akan dijatuhkan itu bervariasi. Bagi calon yang mengundurkan diri setelah ditetapkan pencalonannya oleh KPU, akan diberi sanksi berupa denda sebesar Rp 50 Milyar. Sedangkan bagi partai pendukungnya, KPU RI bisa memberinya sanksi dalam bentuk melarang keikut-sertaan partai tersebut dalam Pemilihan Kepala Daerah di periode berikutnya. 
Karena itu, Sigit mengimbau bagi bakal pasangan calon yang berasal dari unsur PNS, TNI dan POLRI maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk segera mengundurkan diri dari pencalonannya di Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ini, sebelum nanti ditetapkan oleh KPU. Ini untuk menghindari adanya sanksi berat tersebut. KPU sendiri, kata Sigit, memberikan waktu bagi pasangan calon sampai 30 hari setelah ditetapkan untuk memberikan surat keputusan tentang pemberhentiannya tersebut. 
JUMAT, 21 Agustus 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...