KPUD Surabaya: Pasangan Calon Rasiyo-Dhimam Tidak Memenuhi Syarat

SURABAYA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Surabaya menyatakan, pasangan calon Rasiyo-Dhimam tidak memenuhi syarat (TMS) dikarenakan ditemukannya beberapa dokumen yang salah dan tidak lengkap.
Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin mengungkapkan berbagai kejanggalan terhadap dokumen yang sudah diberikan ke KPU.
“Dari hasil penelitian dokumen kami menyatakan bahwa pasangan Rasiyo – Dhimam tidak memenuhi syarat,” ujar Robiyan yang didampingi oleh seluruh komisioner KPU serta Panwas Kota Surabaya, Minggu (30/08/2015).
Dari hasil penelitian Panitia Pengawas Kota Surabaya, dokumen B1 (rekomendasi) tersebut tidak identik dengan dokumen rekomendasi partai berbentuk scan (hasil pindai) pada 11 Agustus lalu. Tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan hasil perbaikan 19 Agustus. Perbedaan juga terlihat pada angka tanggal dan nomor materai pendaftaran hasil perbaikan.
“Ketidakidentikan itu terletak pada nomor surat, penulisan nomor tanggal, dan nomor seri materai,” kata Robiyan.
Robiyan menjelaskan, persoalan ada di persyaratan Dhimam. Diantaranya, dia tidak memberikan bukti-bukti fotokopi NPWP, kemudian tidak menyertakan dokumen laporan penyerahan wajib pajak.
“Kami sudah menanyakan surat bebas tunggakan pajak dari kantor KPP dan mendapat jawaban bahwa pak Dhimam Abror tidak pernah meminta surat keterangan bebas tunggakan pajak,” beber Robiyan.
Sedangkan hasil untuk pasangan calon Risma-Wisnu KPU telah menyatakan sah. “Untuk pasangan Risma-Wisnu dari hasil pleno dinyatakan telah sah. Tetapi untuk pasangan Rasiyo-Dhimam, tidak sah. Artinya untuk Surabaya masih ada satu pasangan calon,” kata Robian, di KPU Surabaya.
Sementara dengan adanya pasangan calon tunggal, maka KPU akan melakukan sosialisasi kembali pada tanggal 3, 4 dan 5 September, serta pendaftaran ulang pada 6,7 dan 8 September.
“Sesuai aturan yang berlaku, kita akan membuka kembali pendaftaran dengan teknis tiga hari masa jeda, dilanjutkan dengan tiga hari masa sosialisasi serta tiga hari masa pendaftaran,” pungkas Robiyan. 
Pada saat masa pendaftaran ulang nanti tidak hanya partai politik yang pernah ditolak atau belum pernah mendaftar masih ada kesempatan untuk mendaftar. Tentunya harus mempersiapkan berkas-berkasnya yang lengkap.
“Nah, pendaftaran ulang ini berlaku bagi partai politik yang pernah ditolak atau yang belum pernah mendaftar, masih ada kesempatan. Ini adalah tahapan terakhir. Jika nanti tidak ada yang mendaftar, maka pilkada harus ditunda,” katanya.

MINGGU, 30 Agustus 2015
Jurnalis       : Charolin Pebrianti
Foto            : Charolin Pebrianti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...