Mantan Sekwan dan Bendahara DPRD Tual Didakwa 20 Tahun Penjara

AMBON — Mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) di DPRD Kota Tual, Provinsi Maluku Maimuna Kabalmay dan Bendahara Ade Ohoiwutun didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman penjara selama 20 tahun.

Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan yang digelar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di PN Ambon, Kamis sore (27/8/2015).

Menurut JPU, Mathys A. Rahanra saat membacakan dakwaan menyatakan, kedua terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada dana belanja penyediaan makanan dan minuman di Sekretariat DPRD Tual tahun anggaran 2010 senilai Rp 3,1 miliar dari total anggaran Rp 3.450.290.000.

Petikan Dakwaan JPU itu menyatakan terdakwa Maimuna Kabalmay dan terdakwa Ade Ohoiwutun sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dijelaskan, pada 2010 di Sekretariat DPRD Kota Tual mendapat alokasi dana untuk belanja penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp 3.450.290.000 yang bersumber dari APBD. Tapi terdakwa Maimuna Kabalmay selaku pengguna barang tidak melaksanakan tugasnya. Hal itu dilakukan terdakwa dengan cara penunjukan langsung terhadap penyedia barang atau pemborong.
Proses penunjukan langsung terhadap penyedia itu, saat terdakwa Maimuna Kabalmay memanggil terdakwa Ade Ohoiwutun selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD Tual, guna membicarakan tentang pelaksaan penyediaan makanan dan minuman pada Sekretariat DPRD Tual.

Kemudian terdakwa Ade Ohoiwutun mengatakan, suaminya Harianto Sumartono memiliki dua perusahaan masing-masing, CV. Jayanti Karya dengan Direkturnya Harianto Sumartono, dan CV Yudix Karya dengan Direkturnya Ahmadi Raharusun.

Kedua perusahaan itu bergerak dibidang Jasa Boga. Selanjutnya terdakwa Maimunah Kabalmay meminta terdakwa Ade Ohoiwutun untuk menghubungi suaminya Harianto Sumartono untuk melaksanakan kegiatan penyediaan makanan dan minuman pada Sekretariat Kota Tual tahun anggaran 2010.

Kemudian, terdakwa Maimuna Kabalmay meminta kedua perusahaan tersebut menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen untuk diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) guna diverifikasi dan dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK).

Perbuatan terdakwa itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 95 tahun 2007 tentang perubahan Ketujuh Kepres Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi, untuk pengadaan sampai Rp 50 juta oleh panitia atau pejabat pengadaan, tidak boleh dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

JPU menguraikan, selain digunakan untuk belanja penyediaan makanan dan minuman pada Sekretariat DPRD Tual, dan tersebut juga digunakan terdakwa Maimunah Kabalmay bersama terdakwa Ade Ohoiwutun untuk kegiatan diluar dari Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat DPRD Tual tahun anggaran 2010.

Hadir dalam persidangan kedua terdakwa didampingi kuasa hukum. Usai pembacaan dakwaan Ketua Majelis Hakim Halija Walli kemudian menunda sidang untuk dilanjutkan pada Kamis 3 September 2015, dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi.
KAMIS, 27 Agustus 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...