Negara Anggota ASEAN Jalin Kerjasama Perlindungan Saksi dan Korban

YOGYAKARTA — Membangun jaringan kerjasama dalam penanganan tindak pidana lintas negara, terutama dalam memberikan perlindungan pada saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) negara anggota ASEAN menggelar pertemuan di Yogyakarta, 24-26 Agustus 2015. 
Pertemuan sejumlah LPSK negara anggota ASEAN di Yogyakarta dihadiri delegasi dari tujuh negara, yakni Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Indonesia sebagai tuan rumah.

Perwakilan Indonesia, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menjelaskan, pertemuan antara lembaga semacam LPSK negara anggota ASEAN tersebut diadakan sebagai upaya merumuskan kerangka acuan jejaring lembaga perlindungan saksi. Diharapkan bisa menekan timbulnya hambatan dalam penanganan tindak pidana lintas negara.

Haris mengatakan, kalangan LPSK menyadari upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi saksi dan korban kejahatan melibatkan pihak negara lain bukan hal yang mudah. Pasalnya, penanganan tindak pidana trans-nasional itu melibatkan yuridiksi dua negara atau lebih, sehingga jika tidak ada kerjasama sejak awal bisa memunculkan berbagai hambatan. Termasuk juga dalam hal memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

“Maka, dengan dibangunnya ASEAN Network itu diharapkan akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku kejahatan, juga memudahkan pemberian perlindungan dan pemberian hak-hak bagi saksi korban oleh lembaga terkait”, ungkapnya.

Sulitnya memberikan perlindungan atau fasilitas penanganan bagi saksi dan korban kejahatan lintas negara, kata Haris, kini juga sedang dihadapi terkait adanya korban dalam peristiwa Bom Bangkok di Thailand yang terjadi beberapa waktu lalu. Haris mengatakan, korban Bom Bangkok juga berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, penanganan medis dan psikologis serta penanganan lainnya.

Karena itu, LPSK mengaku siap memberikan penanganan itu kepada warga Indonesia yang menjadi korban Bom Bangkok tersebut. Namun demikian, lanjut Haris, sampai kini pihaknya masih harus menunggu keterangan dari Kementerian Luar Negeri dan institusi lain yang menyebutkan seseorang itu adalah korban Bom di Bangkok.

Dalam hal menangani saksi dan atau korban dengan peristiwa kejahatan yang terjadi di luar negeri, kata Haris, tentu ada kendala tersendiri. Kendala itu antara lain standar hukum yang berlaku di negara lain yang berbeda. Selain itu, luar negeri juga bukan merupakan wilayah kerja LPSK. Namun demikian berkait korban Bom Bangkok, LPSK kini sedang melakukan pendekatan informal dengan lembaga sejenis yang ada di Thailand dan menyampaikannya dalam pertemuan sejumlah lembaga sejenis LPSK se-Asia di Yogyakarta.

Dalam kesempatan pertemuan itu pula, Haris mengatakan, jika selama ini masih banyak korban-korban kejahatan yang belum mendapatkan hak-haknya. Misalnya, korban Bom Bali I dan II yang terjadi pada 2002 dan 2005, silam. Para korban Bom Bali tersebut belum mendapatkan hak-haknya, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan dan lainnya.

Haris mengungkapkan, kendala yang seringkali dihadapi dalam hal upaya memberikan fasilitas penanganan itu adalah belum adanya surat keterangan sebagai korban yang belum didapatkan oleh korban. Sedangkan surat keterangan sebagai korban itu adalah wewenang kepolisian. Haris mengatakan, dalam waktu dekat ini korban Bom Bali yang berjumlah 200 orang tersebut juga akan mendatangi LPSK. Namun, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut.

Hadir dalam pertemuan itu Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI,  I Gusti Agung Wesaka Puja dan Kabalitbang Kementerian Hukum dan HAM RI, Ambeg Paramarta. Pertemuan lintas negara bertema The Inaugural Meeting of The ASEAN Network for The Witness dan Victim Protection in 2015 itu hendak merumuskan kerangka kerjasama antar dua negara atau lebih dalam hal penanganan  korban kejahatan lintas negara.

SELASA, 25 Agustus 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...