Pengamat Menilai Kebijakan Jokowi yang Satu ini Bermata Dua

Kajati Maluku, Chuk Suryosumpeno saat jumpa pers bersama wartawan di ruang kerjanya, Kamis 27 Agustus 2015

AMBON — Satu lagi kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang dinilai kontroversial saat mengumpulkan seluruh Kapolda, Kajati dan Gubernur di Istana Bogor, Senin (24/8/2015), yakni menginstruksikan penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian), tidak boleh menindaklanjuti temuan BPK maupun BPKP, kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi. 
Hal tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan visi negara yang sedang genting memberantas para koruptor di seluruh penjuru nusantara, termasuk di Maluku.
Aneh bin ajaib. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk di Maluku yang ditangani Kejaksaan maupun Kepolisian tidak boleh dipublikasikan ke publik khususnya lagi kepada wartawan.
Kejaksaan atau Kepolisian baru bisa menyampaikan perkembangan pengusutan kasus setelah berkas perkara masuk ke tahap penuntutan. Itu berarti sudah di Pengadilan. Kebijakan Jokowi ini terkesan membela aparatur sipil negara yang berjiwa korup.
Praduga tak bersalah, kebijakan Jokowi itu, bakal menjadi ruang kepada oknum Kejaksaan maupun Kepolisian, menyelesaikan kasus dugaan tipikor di bawah meja alias “86“. Di Maluku, kebijakan Jokowi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Chuk Suryosumpeno.
Wartawan tidak mudah lagi mendapat informasi terkait pengusutan sejumlah kasus dugaan tipikor yang ditangani Kejati Maluku dan jajarannya. Buktinya, Kamis (27/8/2015) Kajati Maluku, mengumpulkan awak media yang ngepos liputan di gedung Adhyaksa untuk jumpa pers di ruang kerjanya.
Menurut Chuk, saat pertemuan di Istana Bogor bersama semua muspida se Indonesia termasuk Kejaksaan, Kepolisian, BPK, BPKP presiden RI menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak mudah memidanakan kebijakan yang diambil oleh pejabat negara dan pejabat daerah supaya program-program pembangunan tidak terhambat.
Satu diantaranya, yang disepakati adalah para penegak hukum tidak boleh langsung menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Katanya, temuan BPK yang 60 hari itu jangan dijadikan perkara hukum.

“Bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum, pasca selesai dan tidak ditindaklanjuti oleh para kepala kementerian atau gubernur, bupati, wali kota, baru diambil tindakan hukum,” katanya.

Sudah banyak kasus kepala daerah yang akhirnya tersandung kasus korupsi karena kebijakannya dianggap merugikan negara. Karena itu, selain meminta penegak hukum tak langsung memproses temuan BPK, Jokowi juga mengeluarkan empat instruksi lainnya.
Menyikapi problem ini Direktur Mollucas Economy Reform Institute (MOERI), Tammat R Talaohu, yang diwawancarai oleh Cendana News di Ambon menyatakan kebijakan Presiden itu sangat berbahaya. Dalilnya, hal itu akan memberi ruang hal-hal yang tidak diinginkan kaitannya dengan pemberantasan korupsi bisa terjadi.
“Kejaksaan dan Kepolisian belum kredibel seperti KPK,” tegas Direktur Mollucas Economy Reform Institute, Tammat R Talaohu yang dimintai pendapatnya seputar kebijakan Jokowi di atas, Kamis (27/8/2015), di Ambon.
Tammat R Talaohu,

Menurut Tammat, di negara demokrasi ciri utamanya adalah partisipasi publik dan transparansi dalam semua pengambilan kebijakan di semua level (birokrasi maupun hukum). Ketiga, Azas keadilan bahwa semua warga negara memiliki kesamaan dan kedudukan di mata hukum.

“Kebijakan Presiden itu bakal pencuri ayam akan diperlakukan lain, sebaliknya penyolong uang daerah atau negara juga diperlakukan lain,” celutuk Tammat bernada kritik.
Secara politis kebijakan Jokowi hanya pengamanan kekuasaan semata. “Di Maluku kasusnya berbeda. Kesalahan diperencanaan. Banyak program atau proyek pembangunan salah direncanakan semisal, besaran anggaran atau lokasi kebutuhan,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Tammat, serapan anggaran di Maluku hanya 80 persen atau persentase sangat rendah.
Ia menilai, kebijakan Jokowi itu bermata dua. Pertama, bisa mempercepat akselerasi di daerah lewat percepatan penyerapan anggaran. Kedua, jika tidak diwaspadai, maka sangat memungkinkan jadi jebakan.
“Maksud saya, poin kedua adalah soal keterbukaan atau kebebasan publik mendapat informasi kaitannya dengan proses penegakan hukum. Kebijakan itu dapat dimanfaatkan untuk menyalahgunakan wewenang,” tegasnya.
Sebagai ekonom, kata Tammat, ia sepakat dengan kebijakan tersebut hanya pada penyerapan anggaran di daerah untuk pembangunan.
“Yang penting transparan dan melibatkan publik,” tuturnya.
Dia berharap, meski kebijakan presiden demikian, tapi aparat penegak hukum di Maluku khususnya, harus jujur dan terbuka ke publik.
“Harapan kita, penanganan kasus dugaan tipikor baik oleh Kejaksaan dan Kepolisian di Maluku harus dilakukan secara transparan,” tutup kandidat magister ekonomi Universitas Pattimura Ambon ini.

KAMIS, 27 Agustus 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...