Perlebar Trans Flores, Pemda Dianjurkan Biayai Pembaruan Sertifikat Tanah

FLORES — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai, Flores, NTT, dianjurkan untuk mengakomodir urusan biaya pembaruan sertifikat sejumlah lahan di daerah yang terkena imbas proyek pelebaran Jalan Trans Flores. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Daerah  Kabupaten Manggarai, I Gusti Made Anom kepada Cendana News, Kamis (13/08/2015).
I Gusti Made Anom
“Kami tentu tidak keberatan kalau sertifikat dari sejumlah lahan yang telah menjadi korban itu diganti. Dan memang seharusnya diganti. Tapi persoalannya, siapa yang tanggung biaya? Kalau ada sertifikat gratis ‘kan tidak menjadi masalah. Mungkin bagusnya, kalau menurut saya, Pemda yang ambil alih urusan biaya,” ungkap Anom menganjurkan.
Biaya pembaruan sertifikat tanah tersebut, menurut Anom, patut menjadi tanggung jawab Pemda Manggarai karena proyek Jalan Trans Flores membawa manfaat langsung pula untuk Daerah. 
“Pemda ‘kan antara lain bisa pergunakan dana APBD. Kalau demikian, saya kira bagus. Pemilik lahan memang tidak mungkin bersedia membiayai sendiri lagi urusan ganti sertifikat tanah. Cukup bagi mereka untuk relakan lahan,” tuturnya.
Pembaruan sertifikat tanah memang sudah seharusnya dilakukan kalau ada sebagian dari lahan yang telah disertifikasi itu kemudian dikeluarkan dari status kepemilikan awal. Anom mengakui, pihaknya sangat mendukung upaya tersebut karena berkaitan dengan perlunya ketertiban administrasi pertanahan. 
“Tentu akan menjadi persoalan kalau tidak ada kesesuaian antara data administrasi dan data lapangan ‘kan?,” ujar Anom.
Sebelumnya diberitakan, warga pemilik lahan korban pelebaran Jalan Trans Flores di Desa Compang Namut, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, menuntut pembaruan sertifikat atas tanah mereka. Hal ini, pasalnya, sudah sesuai dengan sosialisasi awal sebelum Jalan Trans Flores diperlebar.
“Sebelumnya pernah ada sosialisasi. Waktu itu turut diangkat soal urusan pembaruan sertifikat tanah. Sudah menjadi pikiran bersama waktu itu, tapi belum ada kepastian soal siapa yang tanggung biaya. Kami warga, tidak mungkin,” ungkap Nis sebelumnya di Desa Compang Namut.
KAMIS, 13 Agustus 2015
Jurnalis       : Fonsi Econg
Foto            : Fonsi Econg
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...