Perwakilan Adat 6 Negara Bahas Strategi Menyelamatkan Hak Masyarakat

Peserta pegiat peduli masyarakat adat dari lima perwakilan negara saat berdiskusi tentang strategi memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak masyarakat adat, di hotel Lombok Garden Mataram

MATARAM — Puluhan perwakilan masyarakat adat dari enam Negara melakukan pertemuan untuk menyusun dan merumuskan bersama bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan dan mempertahankan apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat, yang selama ini seringkali diabaikan, termasuk juga perampasan oleh pemerintah atas nama pembangunan
Keenam negara tersebut antara lain, Indonesia, Malaysia, Filifina, Taiwan, Vietnam dan Kamboja dengan jumlah perwakilan secara keseluruhan sebanyak 59 orang.
“Keberadaan hak-hak masyarakat adat selama ini seringkali terabaikan oleh kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah, terutama terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan di kawasan hutan termasuk juga terkait seni dan budaya yang hampir terdapat dan bisa ditemukan di setiap daerah,” kata Direktur Eksekutif Indigenous People’s Comunity Conserved Area and Territories (ICCA), Taghi Farvar di Mataram, Kamis (20/8/2015).
Taghi menyebutkan, masyarakat adat dan komunitas lokal sudah ribuan tahun menjadi penjaga keanekaragaman hayati, budaya, pelestarian lingkungan dan juga segala sumberdaya kearifan lokal tentang hidup yang seharusnya berharmoni dengan alam, merekalah sesungguhnya garda terdepan keselamatan planet bumi kita.
Namun sampai sekarang banyak hak-hak dari kelompok masyarakat adat yang belum diakui, di dunia ini keberadaan mereka selalu dikalahkan dan didiskriminasikan Negara atas nama pembangunan, padahal kalau didukung dan hak-haknya diakui, peran mereka atas keselamatan bumi juga semakin besar.
“Bagaimanapun keanekaragaman hayati, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, kalau tidak dipelihara dan dijaga dengan baik, maka ancaman kepunahan dan kehancuran sudah pasti akan terjadi, dan upaya pemeliharaan dan menjaga kelestarian lingkungan alam tersebut hanya bisa dilakukan kelompok masyarakat adat” ungkapnya.
Lebih lanjut Taghi menambahkan, hasil kajian dan rumusan dari masing-masing perwakilan negara ini nantinya akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah di masing-masing negera perwakilan kelompok masyarakat adat, organisasi dunia seperti WWF,Konsorsium lingkungan ICCA dan kepada PBB.
KAMIS, 20 Agustus 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...