Plt Bupati Sumbawa Barat Jamin Netralitas PNS Pada Pemilukada

Pelaksana tugas Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Abdul Hakim
MATARAM — Jelang pemilukada serentak yang akan dilaksanakan di sejumlah Kabupaten Kota NTB bulan Desember mendatang, eskalasi persaingan di antara bakal calon Bupati dan Walikota dipastikan akan berlansung ketat yang melibatkan masyarakat pendukung dan simpatisan
Mulai dari kalangan masyarakat biasa hingga kalangan birokrat, meski secara aturan undang-undang kalangan birokrasi, khususnya PNS tidak diperbolehkan terlibat politik praktis dan tetap menjaga netralitas, selama proses kampanye sampai terpilihnya kepala daerah di semua Kabupaten Kota NTB, yang akan mengikuti Pilkada serentak bulan desember mendatang.
“Akan ada tim khusus yang akan melakukan pengawasan bagi semua PNS supaya tidak terlibat politik praktis dan tetap menjaga netralitas selama proses Pikada berlansung, khususnya di KSB, karena memang secara UU tidak dibolehkan” kata Abdul Hakim usai dilantik Gubernur NTB sebagai Plt Bupati KSB di kantor Gubernur, Kamis (13/8/2015)
Hakim menegaskan, kalau sampai ada PNS yang terbukti terlibat politik praktis selama proses pelaksanaan Pilkada KSB berlansung, makan dirinya tidak segan-segan akan menjatuhkan sanksi berat sebagaimana aturan yang berlaku.
Karena itu Hakim meminta kepada segenap PNS lingkup Pemkab KSB untuk tetap menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada serta membantu menjaga dan memelihara kondusifitas keamanan di tengah masyarakat di KSB supaya biasa tetap berlansung aman dan damai.
“Memastikan proses pmbangunan yang sedang berlansung di KSB dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat sesuai tupoksi diharapkan bisa menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
KAMIS, 13 Agustus 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...