Prof. J.B. Sumarlin : Orde Baru Menggunakan Dasar Ekonomi yang Jelas

Prof. Dr. Johannes Baptista (JB) Sumarlin,
JAKARTA— Prof. Dr. Johannes Baptista (JB) Sumarlin, lahir di Nglegok,  Blitar,  Jawa Timur 7 Desember 1932. Pakar ekonomi yang mengawali pengabdiannya di pusat kebijakan ekonomi sebagai Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Bappenas dan Sekretaris Dewan Moneter. Selanjutnya ia menjabat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (Menpan), merangkap Wakil Ketua Bappenas dan Ketua Opstib selama 10 tahun (1973-1983). Pada 1983-1988 ia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN) merangkap Ketua Bappenas.
Melihat masa pengabdian yang begitu panjang di era Orde Baru, bisa dipastikan ia telah mampu membuat Presiden Soeharto jatuh hati. Menanggapi hal ini, ia menjelaskan, kejelian dalam perencanaan pembangunan yang visioner disertai penilaian tepat dalam penentuan strategi keuangan adalah kuncinya. 
Pada tahun 1975, saat negara menuju kebangkrutan akibat Pertamina terlilit hutang 12,5 M, JB.Sumarlin berhasil mendesak Presiden Soeharto menandatangani surat pembatalan pemesanan Pesawat Kepresidenan yang diajukan bawahan Presiden. Tujuan dari pembatalan adalah untuk penghematan, yang kemudian kebijakan penghematan tersebut digunakan menutupi kerugian negara kala itu sekaligus merancang biaya di tahun-tahun berikutnya sebagai upaya bangkit dari keterpurukan. 
Ia melanjutkan, kala itu neraca pembayaran negara sedang defisit, yang artinya tidak ada cadangan devisa yang cukup untuk dengan segera memutarbalikkan keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Cara yang harus ditempuh adalah dengan bekerja keras untuk rakyat.
“Dalam arti bukan sekedar kerja keras dengan tenaga dibantu media,  akan tetapi pikiran juga harus bisa cerdas dan cermat dalam menyikapi keadaan. Pengurangan Impor diiringi peningkatan ekspor barang bernilai tinggi dapat dijadikan cara ampuh,” jelas lulusan FE-UI tahun 1958 kepada Cendana News di ruang kerjanya di kawasan perkantoran, Matraman, Jakarta Timur pada hari Jum’at (21/8/2015).

Hilirisasi juga harus dilakukan,  dimana pemerintah mengurangi ekspor barang-barang primer dan barang setengah jadi atau bahan baku. Dengan mengolah bahan baku terlebih dahulu sebelum diekspor,  maka daya saing ekonomi perlahan bisa kembali dicapai.

Dengan penyampaian yang sangat tegas dan jelas, JB.Sumarlin menyampaikan secara detail tentang hal-hal yang berpengaruh serta saling terkait dalam pertumbuhan ekonomi. Hal-hal yang ia maksudkan adalah :
  1. Pembangunan infrastruktur yang tepat guna serta berkesinambungan. 
  2. Pengolahan SDA (Sumber Daya Alam) dengan tujuan pencapaian Kedaulatan Energi dan Kedaulatan Pangan bagi seluruh rakyat. 
  3. Pengembangan sekaligus mempersiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) secara serius diusia produktif mulai 16 – 64 tahun. 
  4. Pembangunan Maritim yang cermat dalam arti pengolahan berbagai potensi kemaritiman yang selalu diikuti pengkajian mendalam setiap melakukannya adalah hal mutlak yang harus dilakukan. 
  5. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tepat guna sesuai kebutuhan yang selalu diawali Research atau penelitian baik sebelum maupun sesudahnya. 

“ukuran aman untuk pertumbuhan ekonomi bagi negara ini di penghujung tahun 2015 harus ada diangka 8% dengan nilai inflasi tidak lebih dari 4,8%. Dan ini butuh kerja keras dan cerdas. Dalam arti harus bisa membaca gerakan ekonomi negara-negara maju yang selalu menjadikan Capital Inflow yang besar tapi sementara sebagai senjata andalan menggoda negara-negara berkembang menerima investasi mereka, ” jelas mantan anggota MPR tahun 1972-1988 ini.

Menurut JB.Sumarlin, perbedaan yang paling utama antara era Orde Baru dan Reformasi adalah Orde Baru selalu memiliki idealisme bahwa berkembang secara mandiri adalah lebih baik ketimbang mengandalkan investasi besar namun sifatnya hanya sementara. Untuk mendukung hal ini, Orde Baru menggunakan dasar ekonomi yang jelas, yaitu Ekonomi Pancasila dengan menjadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai tonggak roda pembangunan jangka panjang dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuann baku dalam pelaksanaan amanat pembangunan dari rakyat.

Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi bisa maksimal jika kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) selalu berujung kepada impor yang besar. Contoh konkrit yang ia berikan adalah beras dan daging sapi. 
“Mengapa harus impor beras padahal kita merupakan negara agraris. Mengenai kebutuhan daging sapi, untuk apa kerjasama peternakan sapi dengan Australia, mengapa tidak memanfaatkan Tapos yang begitu besar,” ujar suami Th. Yostiana Soedami dengan tegas.
Perihal pemerintah sekarang mencanangkan take off atau tinggal landas ditahun 2020-2025, JB.Sumarlin berpesan “pemerintah sekarang harus melakukan revitalisasi peran Bappenas. Mengembalikan fungsi dan tugas Bappenas harus diikuti dengan menempatkan orang yang tepat untuk memimpin Bappenas.” tutup Guru Besar UI yang sangat rajin jogging untuk menjaga kebugarannya.
JUM’AT, 21 AGUSTUS 2015
Jurnalis : Miechell Kuagouw
Foto : Miechell Kuagouw
Editor : Gani Khair
Lihat juga...