Program Plasma PT Merbau Pemicu Konflik dengan Warga Konawe Selatan


KENDARI—Kisruh antara warga Kecamatan Mawita Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dengan PT. Merbau Jaya Indah Raya, sebuah perkebunan kelapa sawit yang diduga milik oknum jenderal polisi disinyalir berpotensi memunculkan konflik skala besar. 
Izin usaha perkebunan PT. Merbau Jaya Raya Indah nomor 1465 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011 dengan luas areal perkebunan dengan luas areal 9.600 hektar, diterbitkan oleh Bupati Konsel. Kehadiran PT. Merbau di kecamatan Mowila meresahkan warga, khususnya di Desa Kondoano, Mataiwoi, Monapa, Mowila, Pudahoa, Punggulaki, Puwehuko, Rakawuta. Rano Aopa, Tolowonua, Wonua Monapa, Wuura, dan Tetesingi. 
Rustam, salah seorang pendamping masyarakat Mowila mengungkapkan, PT. Merbau mengajak warga desa untuk mengikuti program perkebunan dalam bentuk plasma, dengan sistem bagi hasil, yakni 20 persen untuk warga dan 80 persen untuk perusahaan. Tawaran ini membuat warga desa tergiur dan sebagian warga memutuskan untuk ikut dalam program ini pada 2009-2010.
Sebagai bentuk kerjasama awal, PT Merbau memberikan kompensasi dana sebesar Rp 1 juta per hektar kepada warga. “Dana kompensasi tersebut diserahkan, diduga tanpa dilakukan pengukuran tanah warga. Sehingga kemungkinan besar, dana kompensasi yang diterima warga tidak sesuai dengan ukuran tanah yang dimiliki,” jelas Rustam.
Prosedur yang diterapkan oleh PT. Merbau bagi warga yang ikut dalam program plasma adalah warga harus menyerahkan fotokopi surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, surat keterangan tanah dan lain-lainnya. “Warga pun dengan suka rela memberikan foto kopi sertifikat tanah, surat keterangan tanahh dan sebagainya tannpa ada prasangka buruk terhadap perusahaan,” lanjutnya.
Tetapi belakangan, PT Merbau mengklaim telah melakukan pembelian putus, bukan pola kerjasama plasma seperti yang dijanjikan saat penandatanganan kerjasama. Warga desa mengakui bahwa saat menandatangani kontrak kerjasama memang disodorkan dokuen oleh management PT Merbau. Nambuk ketika itu, menurut Rustam, warga tidak membaca dan menyimak dengan baik isi surat. 
Menurut Rustam, manajemen PT Merbau mungkin merasa memiliki atau sudah mengantongi surat izin udaha perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Selatan, dan surat jual putus dengan warga secara sepihak, sehingga merasa punya kewenangan untuk menggusur secara paksa tanah warga desa. 
Penggusuran secara sepihak atas tanaman warga dimulai bulan Juli 2015. Tanaman lada, sawit, kelapa, mangga, rambutan, mete, dan lainnya yang telah dirintis selama 20 tahun, mendadak diratakan dengan tanah. Warga yang kecewa berusaha menghalau alat berat yang meratakan tanaman mereka. Namun sopir alat berat yang digunakan untuk penggusuran tidak menghiraukan amuk warga, hingga akhirnya terjadi pemukulan. Dan sopir escavator terluka dibagian kepala. 
Dengan adanya kasus pemukulan ini, pemilik mesin berat pun melaporkan ke Mapolres Sulawesi Tenggara. Informasi yang diperoleh di Polsek Landono, yang melaporkan kasus pemukulan sopir escavator adalah seorang pegawai kejaksaan namun nama dan identitasnya tidak diketahui pasti. 
Pihak Polsek Landono yang membawahi wilayah hukum Kecamatan Mowila, menyebutkan bahwa warga yang menjadi korban penggusuran tanah oleh PT Merbau ditangani oleh Polda Sultra melalui Ditreskrimsus. Semua kasus yang melibatkan PT Merbau ditangani langsung oleh Ditreskrimsus, bukan Polsek Landono. Walaupun secara defacto dan juridis, kasus yang terjadi di Kecamatan Mowila adalah wilayah hukum Polres Kabupaten Konawe Selatan (Polses Landono). 
Tidak diketahui pasti alasan pengambil alihan masalah ini ditangani langsung oleh Ditreskrimsus Olda Sultra. Ini yang akhirnya menjadi tanda tanya besar oleh warga. Untuk apa Polsek Landono dan Polres Konsel dibentuk kalau terjadi kasus seperti ini harus ditangani di Polda Sultra yang jarak peristiwa kejadian sekitar 65 kilometer (km).
Status tanah warga sudah bersertifikat yang diterbitkan BPN Konawe dan Konsel, melalui program sertifikat Prona. Hanya sebagian kecil warga yang hanya memiliki surat keterangan tanah keluaran kepala desa. Itu artinya, lahan tersebut masih resmi milik warga, bukan milik P Merbau sebagaimana yang disampaikan bahwa telah melakukan beli putus dari warga.
“Lahan yang berbentuk hutan saja tidak mungkin dijual dengan harga Rp 1 juta per hektar apalagi ini tanah sudah berisi kelapa, lada, mete, dan buah-buahan, Semua tanah juga bersertifikat, jika ada warga yang hanya memiliki surat keterangan tanah dari kelurahan, mereka bisa membuktikan pembayaran pajak secara rutin. Jadi, sah, tanah tersebut milik warga,” lanjutnya.
Tetapi ironisnya, pihak PT Merbau masih melanjutkan proses penggusuran pada awal Agustus 2015. hingga sekarang. Walaupun ada perlawanan warga, hal ini tidak dianggap penghalang oleh PT Merbau untuk melanjutkan penggusuran.
Berdasarkan kronologi tersebut, Rustam menyampaikan, jika tidak segera ada antisipasi atas masalah ini, maka potensi konflik SARA sangat besar karena lahan tersebut dihuni oleh berbagai suku mulai, Tolaki, Bugis, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Sunda. Rustam menyesalkan sikap pemerintah baik kabupaten maupun provinsi yang seolah melakukan pembiaran terhadap permasalahan ini. 

SABTU, 16 AGUSTUS 2015
Jurnalis : Gani Khair
Editor : Gani Khair
Lihat juga...