Puluhan Anggota Laskar Merah Putih ‘Serbu’ Kantor Bupati Lamsel

LAMPUNG — Puluhan anggota Laskar Merah Putih Lampung Selatan Provinsi Lampung menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Kedatangan tersebut untuk meminta pemerintah daerah bersikap netral dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015.
“Kita mengingatkan Bupati Lampung Selatan dan jajaran Pemkab untuk bersikap netral dalam Pilkada serentak mendatang. Tidak memihak salah satu calon,” ungkap  ketua Laskar Merah Putih Lampung Selatan, Syaifullah Musa, Kamis (20/8/2015).
Sebelum menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Lampung Selatan. Puluhan anggota Laskar Merah Putih juga mendatangi kantor Panwaslu setempat. Mereka meminta Panwaslu bersikap tegas untuk meminta pemerintah daerah menurunkan banner yang ada di sarana fasilitas pemerintah yang terdapat gambar salah satu calon bupati.
Sementara di hadapan puluhan anggota Laskar Merah Putih yang menggelar aksi damai Pj Bupati Lampung Selatan Kherlani menjamin netralitas jajaran pemerintah daerah setempat dalam pilkada serentak 9 Desember mendatang.
“Sebagai aparatur negara kita wajib bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada. Sudah ada aturannya dalam UU Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.
Dirinya mengajak para anggota Laskar Merah Putih Lampung Selatan bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang agar dapat berjalan lancar, damai, aman, dan demokratis
Selain itu mantan Pj Pesisir Barat juga mengatakan dirinya telah mengintruksikan kepada jajaran pemeritah daerah untuk menurunkan banner/baliho sosialisasi yang berisi gambar bupati/wakil bupati sebelumnya.
Banner/baliho di kantor dan sarana milik pemerintah merupakan sarana sosialisasi program kerja pemerintah daerah. Pembuatan banner/baliho tersebut menggunakan anggaran APBD.
“Kita tidak ingin nantinya penurunan banner tersebut menjadi temuan BPK. Karena dianggap fiktif sebab bannernya tidak ada,” paparnya.
Karenanya, kata Kherlani, saat bertemu dengan panwaslu dan KPUD, dia minta surat dari lembaga tersebut untuk penurunan dan landasan hukumnya. Itu akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menurunkannya. Adapun surat tersebut sudah diterimanya dari Panwaslu.
“Saya sudah buat surat edaran untuk SKPD agar segera menurunkan. Tanggal 23 Agustus seluruh banner sudah akan diturunkan,” paparnya.
KAMIS, 20 Agustus 2015
Jurnalis       : Henk Widi
Foto            : Henk Widi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...