Pusat Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Balikpapan Dianggarkan Tahun 2016

DPRD Balikpapan rapat dengan P2TP2A
BALIKPAPAN—DPRD Kota Balikpapan mendukung adanya Pusat Rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual pada anak. DPRD juga mendorong Disnakersos untuk membuat konsep rumah pusat rehabilitasi secara komprehensif sehingga yang dibutuhkan korban kekerasan dapat terpenuhi.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menjelaskan keinginan pemerintah untuk membangun pusat rehabilitasi bisa menjadi agenda yang penting dan dapat segera dianggarkan ditahun 2016. Hal ini untuk menangani dan pelayanan adanya kasus kekerasan anak. “Tolong dibuatkan kebutuhan anggaran dalam satu tahun. Kita buatkan DED anggaran 2016 karena pekan depan sudah rapat anggaran,” jabar Abdulloh saat memimpin jalannya rapat di ruang rapat DPRD Balikpapan, Selasa (11/8/2015).
Selain itu, Abdulloh juga meminta kepada Disnakersos untuk segera menyusun anggaran untuk kegiatan pelayanan anak khususnya pada kasus penanganan kekerasan seksual anak.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Balikpapan Arita Effendi menjelaskan di Balikpapan tercatat ada 36 anak perempuan yang perlu pemulihan psikologi mental akibat kekerasan seksual. Bahkan ada anak usia 4 tahun yang mengalami traumatik parah. “Selama ini korban kekerasan kita dampingi pengobatan do kota Samarinda,” tandasnya.
Ia menerangkan sejak P2TP2A ada di Balikpapan tahun 2011 lalu sampai kini belum memiliki lokasi penampung anak yang layak terutama bagi anak-anak korban kekerasan seksual. “Tempat penampung anak ini pastinya untuk pemulihan psikologi mentalnya karena perlu penanganan khusus,” katanya.
Untuk itu, pemerintah kota dan DPRD perlu membentuk dinas sosial sehingga konsentrasi tugas sosial lebih fokus. Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya pendampingan untuk pemulihan dan kesembuhan anak korban kekerasan seksual bekerjasama dengan dengan pihak terkait termasuk melakukan sosialisasi penyadaran dan pencegahan. Sayangnya, sosialisasi dominasi diikuti kaum ibu.
Sementara itu, Kasi Pelayanan Sosial Disnakersos Tukiyo mengungkapkan selama ini untuk penanganan kasus sosial memiliki dua lokasi diantaranya panti Korpri di kawasan Korpri dan penampungan sementara dibelakang RSKD eks rumah Dinas SKPD. Saat ini ada 20 anak yang diasuh, namun kendala yang dihadapi masih kurangnya SDM.
SELASA, 11 AGUSTUS 2015
Jurnalis : Ferry Cahyanti
Foto : Ferry Cahyanti
Editor : Gani Khair
Lihat juga...