Ribuan Pejabat di Pemprov DKI Siap-siap ‘Mengganggur’

JAKARTA — Rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merampingkan birokrasinya untuk efisiensi anggaran yang dinilai terlalu gemuk, terutama soal pembayaran gaji, membuat ribuan pejabat bersiap menganggur (masa-masa tanpa kegiatan).
Seperti yang diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprop) DKI Jakarta, Saefullah. Dia menyebutkan, ada beberapa jabatan yang akan dibubarkan, yakni Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Badan Penanaman Modal Provinsi (BPMP) DKI Jakarta.
Bukan hanya dua jajaran itu, hal yang sama juga bakal dilakukan terhadap jabatan wakil lurah dan camat. Tidak ketinggalan struktur Unit Pengelola Teknis (UPT) yang jumlahnya dianggap sudah terlalu banyak. Kerja UPT-UPT yang ada saat ini nantinya bakal ditarik ke bidang di sejumlah dinas.
“Iya Kami akan selalu lakukan perampingan organisasi, Sebab ada teori, organisasi ramping kaya fungsi,” ujar Saefullah di Jakarta, Sabtu (01/08/2015).
Menurut Saefullah, Pemprov DKI meniadakan jabatan Wakil luruh  sebagai bagian dari perampingan jabatan, ini berpegang pada peraturan daerah (Perda) nomor 12 tahun 2014 tentang organisasi perangkat daerah.
Mengacu pada Perda tersebut dari sebelumnya total 8.011 jabatan dirampingkan jadi 6.511 jabatan saja. Sementara itu untuk wakil lurah dan camat di Jakarta terdapat 267 kelurahan dan 44 kecamatan.
Namun hal berbeda disampaikan Pengamat Jakarta, Amir Hamzah. Dikatakan, kebijakan Ahok menghapus jabatan wakil lurah melanggar UU Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 22 yang menyebutkan bahwa kelurahan dipimpin oleh lurah dan dalam menjalankan tugasnya lurah dibantu seorang wakil lurah.
“Ahok melanggar UU, mestinya tidak boleh bikin kebijakan seperti itu,”ujar Amir saat diskusi publik di Kebon Sirih, Jakarta Pusat belum lama ini.
SABTU, 01 Agustus 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...