Sekda NTB Diperiksa Kejati Terkait Dugaan Korupsi DBH-CHT

Sekretaris Daerah NTB, H.Muhammad Nur
MATARAM — Satu persatu pejabat tinggi pemerintahan provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dipanggil dan diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait dugaan korupsi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang diperuntukan untuk pembangunan irigasi.
Hari ini giliran Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) NTB, Muhammad Nur yang diperiksa dalam dugaan korupsi senilai Rp.32 miliar untuk pembangunan saluran irigasi desa pada Dinas PU.
“Penyidik meminta keterangan bersangkutan, terkait Tupoksi sebagai Sekda, sejauhmana pengetahuan dia tentang proses dan mekanisme pencairan dana tersebut termasuk terkait penggunaannya seperti apa,” kata Juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa di Mataram, Senin (03/08/2015).
Sutapa mengatakan, pemeriksaan saksi dugaan korupsi DBH-CHT sendiri oleh penyidik Kejati NTB sudah berlansung sejak pukul 09.00. Selain Sekda NTB, penyidik juga memanggil salah seorang staf Kementerian Keuangan, tapi tidak bisa datang karena alasan sakit.
Untuk mengungkap dugaan korupsi DBH-CHT senilai 32 miliar tersebut, Kejaksaan sendiri sampai sekarang telah memeriksa 15 orang saksi, baik dari unsur kepala dinas maupun staf, meski dari 15 orang tersebut, belum ada satu pun yang ditetapkan menjadi tersangka.
“Sampai saat ini, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan terus mendalami seperti apa peranan dari masing-masing yang diperiksa, karena memang dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus, Kejaksaan tidak mau gegabah dan terpengaruh apapun, prinsip kehati-hatian dan praduga tak bersalah terhadap orang-orang yang diperiksa selalu kita kedepankan,”katanya.
Sebelumnya pemeriksaan juga dilakukan terhadap bekas Kepala Bappeda NTB yang saat ini Kepala Dikopra NTB, Rosiadi Sayuti, dan bekas kepala bagian keuangan yang sekarang Kepala Dispenda NTB, Putu Selly Handayani.
Selain itu Kejaksaan juga memeriksa Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan NTB, Budi Seftiani, Kepala Dinas Koperasi Supran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dwi Sugiyanta.
Kasus dugaan korupsi DBH-CHT pembangunan saluran irigasi Desa senilai 32 miliar pada dinas PU NTB sebelumnya sudah ditangani Kejati NTB semenjak Kepala Kajati Sugeng Pudjianto, akhir 2013 lalu hingga pertengahan 2014.
Kemudian dilanjutkan Kajati Fadil Zumhanna, hingga awal 2015 namun kasus ini belum menunjukkan progress. Ketika terjadi pergantian Kajati ke Martono yang baru menjabat sepekan, kasus ini melejit naik ke penyidikan.
SENIN, 03 Agustus 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...