Tak Miliki BPJS, Sanksi Administrasi Mulai Diberlakukan pada Perusahaan

BALIKPAPAN — Pemberian sanksi administrasi kepada perusahaan atau badan hukum termasuk individu yang belum memiliki kepesertaan BPJS. Saksi tersebut bisa juga bentuknya teguran denda hingga pencabutan izin usaha. Hal tersebut deibeutkan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ahmad Ansori di Balikpapan.
Ansori menerangkan, sanksi administrasi ini berlaku baik individu maupun badan usaha. Pemberian sanksi ini sesuai aspek regulasi. Namun implementasinya dibutuhkan aturan teknis. “Misal didaerah pada level itu dibutuhkan  keputusan Gubernur. Hal –hal semacam ini sudah dikordinasikan dalam forum rapat koordinasi daerah,”Sebutnya, Jumat (14/8/2015).
Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan wilayah Kalimantan, Abdiwar Anwar menambahkan, BPJS juga dapat bekerjasama dengan pihak instansi lainya seperti Keimigrasian ataupun Polri. Misalnya dalam pembuatan SIM atau paspor disyaratkan semua warga negara harus memiliki kepersertaan BPJS.
“Kami akan membentuk tim percepatan baik dengan SKPD, intansi terkait. Termasuk juga komunikasi kita dengan gubernur direspon dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Direktur Kepersertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Djunaidi mengatakan, penerapan sanksi ini bagian dari upaya penguatan sistem jaminan social nasional. Apalagi masih ada pelaku usaha yang berupaya melakukan penghindaraan atas hak tenaga kerja.
“Karena itu butuh sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat terutama pekerja bahwa jaminan social ini merupakan hak pekerja. Hak pekerja ini perlu perlindungan dalam bentuk UU atau aturan,” tutur Djunaidi.
Berdasarkan roadmap 2018 BPJS Ketenagakerjaan, diperkirakan dana yang terhimpun sebanyak Rp500 triliun. Dana pekerja ini ditujukan pada program-prgroam BPJS Ketenagakerjaan seperti hari tua, jaminan kecelakaan, kematian dan jaminan sosial. 
“Untuk Target nasional BPJS ketenagekerjaan tahun ini Rp40 triliun namun kita revisi menjadi Rp34 trilyun karena berbagai alasan,”ujarnya.
Adapun untuk kepersertaan BPJS kesehatan mencapi 140 jiwa dan untuk BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 13 juta pada tahhun ini dari target 20 juta peserta hingga 2019.
JUMAT, 14 Agustus 2015
Jurnalis       : Ferry Cahyanti
Foto            : Ferry Cahyanti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...