Tidak Pro Rakyat, Nelayan Minta Presiden Pecat Menteri Kelautan

MATARAM — Untuk kelima kalinya gabungan ratusan nelayan dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur kembali melakukan aksi demonstrasi meminta Presiden memecat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pujiastuti, karena dinilai banyak membuat kebijakan tidak pro kepentingan masyarakat.
“Selama menjabat sebagai Menteri KKP, Susi telah banyak membuat kebijakan tidak pro masyarakat kecil, khususnya masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil penangkapan lobster, karena itu kami minta kepada Presiden supaya memecat Menteri Kelautan” kata Kordinator aksi, Alli Wardana di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (31/8/2015).
Menurutnya, kebijakan Kementerian Kelautan melalui Permen no 5 terkait larangan penjualan lobster dengan berat di bawah 200 gram telah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat kecil pesisir pantai, khususnya yang selama ini menggantungkan hidupnya dari melalut dan menangkap lobster, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Hamdi, nelayan asal Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah mengatakan, semenjak kebijakan tersebut mulai diberlakukan, masyarakat tidak lagi berani menangkap lobster, sebab kalau menangkap dan menjualnya ke pengepul, pasti akan ditangkap aparat keamanan dengan mengacu Permen tersebut.
Sekarang tiadak banyak yang bisa dilakukan oleh warga, selain hanya berharap kepada pemerintah supaya Permen larangan menangkap lobster segera dicabut, supaya nelayan kembali bisa menangkap lobster tanpa harus dihantui ketakutan.
“Membuat kebijakan silahkan saja, tapi tolong sesuaikan dengan kondisi masyarakat kecil di daerah, kami tidak butuh diberi apa-apa, tapi hanya meminta kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyat kecil seperti kami, coba kalian tau bagaimana rasanya menjadi nelayan, tidak peduli panas, hujan, tidak peduli siang malah meski nyawa sebagai taruhan, demi menghidupi keluarga kami” ungkapnya
Dalam aksi Demonstrasi tersebut ratusan nelayan juga mendesak Gubernur NTB juga terus mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian KKP, supaya Permen tersebut dan kalaupun tidak, kasih solusi bagi ratusan nelayan yang kehilangan sumber pendapatan akibat larang penangkapan dan penjualan lobster yang beratnya di bawah 200 gram


SENIN, 31 Agustus 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...