Tutup Prostitusi, Kuasa Hukum Tanjung Elmo Gugat SK Bupati Jayapura

Satpol PP saat berada di Pos Terpadu Tanjung Elmo, Sentani, Kabupaten Jayapura
JAYAPURA — Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Jayapura nomor 188.4/222 tahun 2015 tentang larangan melakukan aktifitas prostitusi di lokasi Tanjung Elmo, Sentani, Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur digugat tim kuasa hukum Tanjung Elmo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.
Kuasa Hukum Tanjung Elmo, Juhari
“Kami ingin menguji di PTUN, apakah SK yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Jayapura ini sesuai prosedur atau tidak? Setahu kami harusnya ada Peraturan Daerah agar jelas, kalau SK begini kan tidak sesuai,” tegas Kuasa Hukum Tanjung Elmo, Juhari, Sabtu (15/08/2015) petang.
Menurutnya SK tersebut bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik. Pihaknya memohon kepada PTUN untuk di uji dan dibatalkan SK tersebut. Selain ke PTUN, pihaknya juga akan gugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jayapura terkait ganti rugi.
“Poin-poin inti dalam SK tentang pelarangan, karena dasar pelarangan lakukan prostitusi tidak jelas. Yang dilarang Undang-Undang kalau bicara prostitusi itu adalah mucikarinya atau germonya yang mengambil untung daripada perbuatan prostitusi ini,” ujarnya.
Dirinya juga melarang dengan tegas terkait pemulangan PSK secara paksa dari lokasi Tanjung Elmo, Sentani ke daerah asalnya. 
“Itu kan hak orang, tidak boleh dilarang, itu kan Hak Asasi Manusia dan setiap orang berhak untuk tinggal dimana saja,” dikatakan Juhari usai mendengar pendapat bersama sejumlah pekerja di Tanjung Elmo, Sentani, Kabupaten Jayapura.
Menurutnya, tindakan pelarangan tersebut ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 333 tentang Perampasan kebebasan seseorang. Selain itu, gugatan perbuatan melawan hukum juga akan dilayangkan ke pengadilan negeri Jayapura.
Dari data yang dihimpun Cendana News, saat ini terdata sebanyak 149 PSK yang tersisa di Tanjung Elmo, dari jumlah sebelumnya sebanyak 195 orang. Pengurangan pekerja seks tersebut berbagai macam cara, salah satunya dengan inisiatif PSK sendiri keluar dari Tanjung Elmo tuk mencari kerja di Kota Jayapura dan juga ada yang pulang ke daerah asalnya.
Pantauan dilapangan, Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) sejak dua hari hingga kini telah membuat pos di pintu masuk Tanjung Elmo, selain itu pihak Dinas Sosial Kabupaten Jayapura juga telah melakukan pendataan para pekerja di lokasi tersebut. Namun, hingga kini pihak pemerintah belum memberikan keterangan resmi terkait status lokalisasi tersebut.
Sebelumnya, Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw keluarkan SK nomor 188.4/222 tahun 2015 tentang larangan melakukan aktifitas prostitusi atau pelacuran di lokasi tanjung Elmo, Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur. Surat keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2015. Keluarnya SK Bupati Jayapura itu membuat ratusan PSK turun ke jalan dan menolak dengan tegas penghentian prostitusi di lokalisasi Tanjung Elmo, Kabupaten Jayapura, Kamis (06/08/2015) lalu.
SABTU, 15 Agustus 2015
Jurnalis       : Indrayadi T Hatta
Foto            : Indrayadi T Hatta
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...