Walhi Jatim Gugat Walikota Surabaya Terkait Waduk Sakti Sepat

SURABAYA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mengajukan gugatan sengketa informasi melawan Walikota Surabaya terkait kasus Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Selasa (18/08/2015).
Direktur WALHI Jatim, Ony Mahardika menilai, Walikota Surabaya tidak memiliki itikad baik untuk membuka informasi publik terkait keabsahan alih fungsi Waduk Sepat serta aktifitas pembangunan di kawasan tersebut.  
“Ketidaksediaan Walikota Surabaya untuk membuka informasi terkait keabsahan pengelolaan wilayah Waduk Sepat oleh PT Ciputra Surya Tbk, ini yang jadi permasalahan” Ujar pria berkacamata ini.
Komitmen jajaran Pemerintahan Kota Surabaya terhadap kondisi lingkungan hidup akan nampak dari kemauan mereka membuka informasi publik terkait status alih fungsi wilayah Waduk Sepat dan keabsahan aktifitas usaha diatasnya. Pembiaran terus menerus konflik antara warga yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya melawan perluasan pembangunan pemukiman akan semakin menjauhkan Surabaya dari citranya sebagai kota “berwawasan lingkungan”.
Untuk diketahui, kasus Waduk Sakti Sepat berawal dari Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008 yang melepaskan tanah tersebut kepada PT Ciputra Surya, Tbk sebagai bagian dari obyek tukar guling antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Ciputra Surya, Tbk berdasarkan Perjanjian Bersama Nomor 593/2423/436.3.2/2009 dan Nomor 031/SY/sm/LAND-CPS/VI-09, tertanggal 4 Juni 2009. 
Tukar guling ini sendiri merupakan bagian dari pembangunan Surabaya Sport Centre (SSC) di Pakal. Dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan pasca tukar guling tersebut, wilayah Waduk Sepat dinyatakan sebagai “tanah pekarangan”, padahal hingga kini, kawasan tersebut masih berfungsi sebagai waduk.
“Protes warga terhadap alih fungsi Waduk Sepat, beberapa kali harus berakhir dengan bentrokan yang mengakibatkan korban luka pada pihak warga,” Imbuhnya.
Wilayah Waduk Sepat pada mulanya adalah Tanah Kas Desa (TKD) atau bondho deso yang merupakan hak kolektif masyarakat Dukuh Sepat. Wilayah tersebut berupa Waduk seluas sekitar 66.750 m2 terletak di wilayah RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.
Secara ekologis, waduk menjadi habitat alami bagi berbagai jenis ikan dan burung lokal maupun migrasi. Keberadaan waduk sebagai bagian dari sistem pengairan yang selama ini digunakan juga turut membantu mengatasi banjir dan kekeringan bagi pertanian di sekitarnya. Secara ekonomi, keberadaan waduk yang juga difungsikan sebagai area pemancingan juga turut mendongkrak ekonomi warga disekitarnya. Secara sosial, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, waduk telah menjadi pengikat kultural dalam masyarakat. Menghilangkan waduk-waduk tersebut pada dasarnya adalah menghilangkan kehidupan masyarakat itu sendiri.
Rere Crisnanto, Kadiv Advokasi dan Kampanye Walhi, mengatakan komitmen jajaran Pemerintahan Kota Surabaya terhadap kondisi lingkungan hidup akan nampak dari kemauan mereka membuka informasi publik terkait status alih fungsi wilayah Waduk Sepat dan keabsahan aktifitas usaha diatasnya.
“Pembiaran terus menerus konflik antara warga yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya melawan perluasan pembangunan pemukiman akan semakin menjauhkan Surabaya dari citranya sebagai kota berwawasan lingkungan,”tukasnya.
RABU, 19 Agustus 2015
Jurnalis       : Charolin Pebrianti
Foto            : Charolin Pebrianti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...