52 Kepala Keluarga di Ambon Dapat Bantuan Rehab Rumah

Pembangunan rumah [ilustrasi]
AMBON — Kementrian Sosial (Kemnsos) lewat Dinas sosial (Dinsos) Kota Ambon menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah kepada 52 Kepala keluarga (KK) di lima kecamatan khususnya Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Lima kecamatan tersebut masing-masing, Sirimau, Nusaniwe, Baguala, teluk Ambon Baguala dan Leitimur Selatan.
Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wa Ode Muna kepada Cendana News di Ambon Selasa (15/9/2015) menyebut, bantuan dari Kemeneso RI itu diterima oleh penerima dalam dua tahap yaitu, sebesar Rp. 5 juta yang tahap pertama sudah mulai disalurkan pada 9 September 2015.
“Kami sudah mulai menyalurkan bantuan RHB rumah dari kementrian sosial kepada rumah tidak layak huni sebanykan 52 KK dengan anggaran sebesar Rp. 10 juta per unit rumah. Penyaluran selanjutnya dilakukan dalam dua tahap,” kata Wa Ode Muna.
Dinas Sosial Kota Ambon berkepentingan menyalurukan bantuan rehabilitasi rumah kepada rumah tidak layak dihuni. Dalilnya, hal tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Kemensos.
Diharapkan, dengan penyaluran bantuan dilakukan secara dua tahap, maka sebaliknya masyarakat penerima bantuan menyerahkan laporan pertanggung-jawaban rehabilitasi.
“Pertanggungjawabanya dilakukan juga bertahap. Artinya, setelah tahap pertama selesai disalurkan, maka penerima bantuan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban, sehingga tahap kedua dicairkan,” katanya.
Yang berhak menerima bantuan hanya keluarga induk dalam rumah dimaksud. Jika dalam satu rumah terdapat dua hingga tiga KK, maka hanya dapat bantuan satu unit rumah bukan dihitung berdasarkan KK. Kajiannya, pada fisik bangunan serta melampirkan sertifikat kepemilikan rumah.
“Penerima bantuanpun diwajibkan mendapatkan keterangan dari RT atau RW, yang menyatakan penerima merupakan pemilik rumah yang akan menerima bantuan rehabilitasi,” ujarnya.
Menyangkut bantuan ini, kata Wa ode Muna, Dinas Sosial Kota Ambon akan terus melakukan pengawasan proses pembangunan rumah, apakah yang akan direhabilitasi kamar tidur atau ruang lainnya.
“Masyarakat tidak berhak untuk membongkar keseluruhan rumah, karena bantuan hanya untuk rehabilitasi. Pengawasan akan kami lakukan langsung di lapangan sehingga bisa mengetahui rehabilitasi sudah sesuai dengan peruntukan atau tidak,” katanya.
SELASA, 15 September 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Ferry Cahyanti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...