Ampel Anti Maksiat Minta Revitalisasi Hutan Kota Malabar Dilanjutkan

MALANG — Ratusan masyarakat yang menamakan diri sebagai aliansi masyarakat pecinta lingkungan dan Anti Maksiat (Ampel Anti Maksiat) menggelar aksi demo di depan gedung Balai Kota Malang. Aksi demo ini di picu oleh kekecewaan masyarakat terhadap PT. Amerta Indah Otsuka yang membatalkan penggelontoran dana corporate social responsibility (CSR) dan pemberhentian pengerjaan revitalisasi Hutan Kota Malabar yang berada di kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang.
PT. Amerta Indah Otsuka sendiri terpaksa menghentikan pengerjaan Revitalisasi Hutan Kota Malabar karena mendapat penolakan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan juga elemen pemerhati lingkungan lainnya. Mereka menganggap revitalisasi Hutan Kota Malabar akan mengganggu dan merusak fungsi ekologis hutan kota yang terbentuk sejak lama.
Oleh karena itu masyarakat yang tergabung dalam Ampel Anti Maksiat yang sejak awal setuju dan mendukung dengan adanya revitalisasi Hutan Kota Malabar akhirnya melakukan demo agar revitalisasi hutan tetap dilanjutkan.
Dalam orasinya para pendemo menjelaskan bahwa mereka mendukung rencana Pemkot Malang dan PT. Amerta Indah Otsuka untuk merevitalisasi Huta Malabar karena selama ini Hutan Kota Malabar tidak terawat, kumuh dan sering dijadikan untuk tempat berbuat maksiat (mesum). Selain alasan tersebut, dukungan mereka berikan karena adanya komitmen Pemkot Malang dalam melakukan revitalisasi hutan tidak akan mengurangi sedikitpun pohon-pohon yang tumbuh disana. Mereka juga mengingikan hutan kota Malabar bisa terlihat lebih indah sehingga tidak dijadikan sebagai tempat mesu.
Sementara itu Walikota Malang Muchammad Anton (Abah Anton) saat menemui pendemo berjanji akan berusaha semaksimal mungkin agar PT. Amerta Indah Otsuka bisa kembali memberikan kontribusi kembali untuk meneruskan revitalisasi Hutan Kota Malabar. 
“Kami meminta agar masyarakat bersabar dan mempercayakannya kepada pemerintah untuk bisa mengupayakan keberlanjutan jalannya revitalisasi hutan Malabar,” ucapnya di depan para pendemo.
Selain itu Abah Anton juga berjanji akan meneruskan rekomendasi dari para pendemo kepada PT. Amerta Indah Otsuka agar bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan.
Setidaknya ada 3 tuntutan dari Ampel Anti Maksiat yang intinya menginginkan agar Walikota Malang tetap konsisten melakukan revitalisasi hutan Malabar dan mengikis habis sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya kerawanan sosial dan praktik mesum serta kemaksiatan.
Usai melakukan demo dan bertemu dengan Walikota Malang, para pendemo kemudian bergeser ke depan kantor DPRD Kota Malang yang letaknya bersebelahan dengan kantor Balai Kota Malang. Disana mereka kembali melakukan aksinya yaitu menuntut agar revitalisasi Hutan Kota Malabar tetap dilanjutkan. 
Mereka menganggap DPRD kota Malang ikut mendukung agar revitalisasi Hutan Malabar tidak jadi terlaksana. Oleh karena itu para pendemo juga memberikan tiga tuntutan kepada DPRD yang intinya agar DPRD tidak menghambat program pemerintah yang pro rakyat dan memberikan ruang serta mendorong agar pemerintah mempercepat pembangunan kota Malang tidak hanya menggunakan dana APBD tetapi juga bisa mendayagunakan dana dari pihak lain (CSR). 
Namun sayang, para anggota dewan tidak bersedia keluar untuk menemui pendemo. Para anggota dewan hanya mengijinkan salah satu perwakilan pendemo untuk berdiskusi di dalam gedung DPRD. Tepat pukul 11.00 WIB, para pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

SENIN, 14 September 2015
Jurnalis       : Agus Nurchaliq
Foto            : Agus Nurchaliq
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...