Cegah PHK Massal, DPRD Jalin Komunikasi dengan Perusahaan di Semarang

SEMARANG — Mencegah terjadinya PHK Massal akibat krisis ekonomi yang saat ini tengah melanda Indonesia, DPRD Kota Semarang akan laksanakan tukar pikiran dengan para pengusaha dan Pemerintah Kota untuk memahami kondisi yang sedang dihadapi dan merumuskan langkah kebijakan yang tepat.
Dewan berharap Pemkot memfasilitasi membantu kelancaran proses produksi perusahaan, dengan cara memberikan kelonggaran pajak, contohnya tidak terlalu menekan perusahan agar segera membayar pajak. Hal tersebut sebagai salah satu upaya Pemkot Semarang untuk mengerem dan memperlambat terjadinya PHK besar – besaran.
Karena jika terjadi PHK massal maka angka pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam berimbas pada kesejahteraan hidup masyarakat menurun. Salah satu faktornya karena mata uang Rupiah terdepresiasi terhadap mata uang Dolar Amerika, dimana Rupiah sempat menembus angka Rp. 14.000 / 1 USD.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencermati laporan inflasi dari Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kota Semarang, setelah masa pembukaan sidang kedua ini, dilihat apa yang akan terjadi, diusahakan PHK jangan sampai terjadi.
“Misalkan PHK tidak dapat dihindari, kami para anggota Dewan meminta Pemkot Semarang ikut mengawasi agar PHK tersebut sesuai dengan aturan hak pekerja, ya semacam pesangonlah, atau pencairan dana Jaminan Hari Tua dan hak – hak mereka lainnya,” terang Anang Budi Utomo.
Dia menambahkan, pada prinsipnya Pemerintah memang tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi dan ikut campur secara langsung untuk mencegah terjadinya PHK, namun Pemerintah bisa menjadi mediator mempertemukan pengusaha dan perwakilan pekerja guna mencari solusi jalan keluar terbaik sama – sama menguntungkan semua pihak.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Kota Semarang menyatakan, ada dua perusahaan akan melalkukan efisiensi dengan melakukan pengurangan karyawan yang diakibatkan tekanan ekonomi karena melemahnya nilai Rupiah. Sehingga perusahaan terpaksa mengurangi karyawannya secara drastis, untuk mencegah dari kebangkrutan, karena tidak adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
Sementara sudah ada tiga perusahaan telah melakukan pengurangan PHK sebanyak 300-an karyawan, dua perusahaan diantaranya gulung tikar. Sedangkan perusahaan satunya eksodus pindah ke Kabupaten Purwodadi yang nilai Upah Minimum Regionalnya ( UMR ) lebih rendah dari kota Semarang.
Pemkot Semarang sebenarnya sudah berusaha melakukan berbagai pendekatan persuasif, agar perusahaan – perusahaan lainnya menahan diri untuk tidak gegabah membuat keputusan cepat untuk mem PHK para karyawannya. Namun jika PHK menjadi opsi yang terbaik, maka Pemkot Semarang akan memastikan bahwa hak – hak kaum buruh dapat terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.
RABU, 9 September 2015
Jurnalis       : Eko Sulestyono
Foto            : Eko Sulestyono
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...