Dana Desa Untuk Sumbar Terkendala Juknis Dan Juklat

E. Rahman
PADANG — Sumatera Barat yang memakai sistim Nagari (wilayah adat yang terdiri dari beberapa desa) menyebabkan penyerapan dana desa mengalami kendala yang serius di beberapa kabupaten. Kendala tersebut diantaranya ketakutan para Wali Nagari kena jeratan hukum.
“Di semua daerah yang terlambat penyerapan dana desanya, semua kepala daerahnya takut akan tersandung masalah hukum, karena dana desa ini kan banyak,” ujar Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar E. Rahman, yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/9/2015).
Di Sumbar, sebanyak 14 Kabupaten yang menerima dana desa, 3 (tiga) diantaranya masih belum mencairkan dana desa tahap 1.  Keterlambatan ini, dikarenakan faktor Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang belum jelas dari Pemerintahan Pusat. Sementara itu, 11 kabupaten lainnya telah memasuki tahap pencairan dana tahap 2.
“Ketererlambatan itu dikarenakan kawan-kawan di tingkat nagari menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pusat, tapi sepertinya itu tidak akan ada. Sementara kita hanya dalam tahap pendampingan dan pengawasannya saja,” lanjut Rahman.
Dana desa yang diterima Sumbar berjumlah 267 Milyar dengan tiga kali tahap pencairan. Tahap 1, sebesar 40 persen, tahap 2 juga 40 persen dan tahap akhir sebesar 20 persen.

SELASA, 29 September 2015
Jurnalis       : Muslim Abdul Rahmad
Foto            : Muslim Abdul Rahmad
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...