Dinas PPO Manggarai Klaim Tidak Terlibat Proses Input Data Penerima KIP

Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai, Adi Empang [net]

FLORES — Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten tidak lagi terlibat dalam proses penginputan data penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) seperti yang terjadi sebelumnya dalam pola manajemen program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Seluruh proses langsung dilakukan pihak sekolah dengan pengelola program di Pusat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai, Adi Empang, Selasa (22/09/2015), terkait dengan adanya sejumlah siswa dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di daerah tersebut yang nyatanya belum terakomodir sebagai penerima KIP.
“Kalau dulu waktu program BSM, kita ikut dalam input. Sekarang yang meng-input data itu sekolah, bukan Dinas. Sekolah langsung berhubungan dengan server di Jakarta. Lalu Jakarta mengakomodir sesuai dengan kuota mereka. Kemudian beberapa yang lolos menurut verifikasi server Jakarta, mereka transfer dananya melalui bank,” katanya kepada Cendana News.
Disebutkan, pihaknya berperan hanya sebatas menjalankan fungsi kontrol saat proses penyaluran dana KIP dilakukan. 
“Kami di dinas hanya bertugas memantau. Dana itu tidak boleh dipotong dengan alasan apapun. Kemudian kalau ada yang sekarang penerimanya ternyata sudah kuliah, dia berhak untuk ambil. Kecuali kalau dia di luar daerah, maka uang itu dikembalikan ke kas negara,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan persoalan masih banyaknya siswa dari keluarga pemilik KPS yang ternyata belum terakomodir program KIP, Adi berharap, pihak sekolah bisa bekerja lebih proaktif lagi dalam memproses semua data siswa yang menjadi persyaratan. Soal apakah kemudian realisasi dana sesuai kuota, hal tersebut sepenuhnya menjadi urusan Pusat sesuai dengan kondisi keuangan.
“Seluruh siswa yang keluarganya memiliki kartu KPS atau PKH, wajib diinput datanya oleh sekolah. Soal apakah realisasinya sesuai dengan kuota yang diminta, itu tergantung keuangan di Jakarta,” ujarnya.
Pantauan Cendana News, realisasi program KIP tampak cukup menimbulkan kebingungan bagi sejumlah warga di Kabupaten Manggarai. Seperti yang terjadi di SDK Langkemajok, Kecamatan Satarmese Utara, sejumlah orangtua siswa pemilik KPS mempertanyakan alasan anaknya tidak menerima dana KIP.
“Padahal semua persyaratan yang dibutuhkan, kita sudah penuhi semua. Tapi kenapa kemudian untuk anak saya, uangnya tidak ada,” ungkap salah satu orangtua siswa asal Kampung Lala, Markus Madur sebelumnya. 
SELASA, 22 September 2015
Jurnalis       : Fonsi Econg
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...