DJP Kaltim Ganden Akan Tindak Tegas Penunggak Pajak

BALIKPAPAN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggandeng lembaga pemasyarakatan untuk menindak tegas para penunggak pajak. Namun sebelumnya akan dilakukan pendekatan secara persuasif.
Kepala Kanwil DJP Kaltimra Harry Gumelar menjelaskan penindakan tegas dilakukan apabila terpaksa. Namun, pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif apalagi tahun ini masih tahun pembinaan. 
“Kerjasama ini untuk menahan kalau benar-benar terpaksa, makanya kami akan lihat kasusnya. Kalau ternyata punya kemampuan membayar, ya itu bentuk inforcement,” ujarnya di sela Dialog Perpajakan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, kemarin.
Upaya yang dilakukan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Aturan ini merupakan sarana legal untuk memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi jika WP membetulkan SPT-nya.
Insentif penghapusan sanksi administrasi sebagai pendorong agar WP membetulkan SPT dan melunasi kekurangan pajaknya.
Harry menerangkan upaya tindakan persuasif melalui kegiatan dialog dengan menghadirkan staf ahli Kementerian Keuangan RI diikuti sekira 200 pembayar pajak terbesar. Dengan harapan terdapat sinergi dan pemahaman yang sama untuk merealisasikan target penerimaan pajak sebesar Rp23 triliun.
“Rekapitulasi tunggakan yang terhitung belum kadaluwarsa itu mencapai sekitar Rp3 triliun. Kami juga berulangkali mengimbau agar WP yang belum benar laporannya agar memperbaiki, mumpung tahun ini masih tahun pembinaan,” sambungnya.
SABTU, 5 September 2015
Jurnalis       : Ferry cahyanti
Foto            : Ferry cahyanti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...