DPRD: 80 Persen Penempatan Kerja TKI asal NTB Bermasalah

MATARAM — Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Kasdiono mengatakan, hampir 80 persen penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri bermasalah. Hal ini disebabkan oleh permasalahan di daerah asal sebelum pemberangkatan.
“Hampir 80 persen penempatan TKI asal NTB sering bermasalah di luar negeri karena permasalahan di daerah sendiri sebelum melakukan pemberangkatan, mulai dari saat perekrutan oleh para PPTKIS yang kurang mendapatkan pengawasan, legalitas, jaminan dan asuransi TKI yang hendak diberangkatkan ke luar negeri, pengaturannya seringkali tidak jelas,” kata Kasdiono di Mataram, kemarin.
Dikatakan, meski ada Peraturan Gubernur NTB No. 2 tahun 2011, namun tetap saja itu hanya sekedar Pergub yang masih memiliki kelemahan, karena itulah Komisi V melalui hak inisiatifnya mengajukan rancangan Undang – Undang tentang penempatan dan perlindungan terhadap TKI kita dari NTB.
Menurut Kasdiono dukungan politis dari DPRD NTB diperlukan, supaya keberadaan Pergub yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI bisa lebih kuat, sehingga tidak ada celah juga bagi oknum-oknum tertentu terutama PPTKIS untuk mempermainkan para TKI, karena sudah ada payung hukum.
“Dalam Raperda inisiatif yang diajukan Komisi V DPRD NTB tersebut juga mengatur, bahwa setiap PPTKIS dari luar NTB yang melakukan perekrutan TKI di NTB juga wajib membuka kantor cabang resmi di NTB dengan alamat jelas, sehingga ketika ada masalah mudah diketahui keberadaannya, termasuk juga mengatur tentang pendidikan pemilik jasa PPTKIS supaya betul – betul menjadi perusahaan profesional” ungkapnya.
RABU, 9 September 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...