DPRD: Perlindungan pada Perempuan, Anak dan TKI di NTB Masih Lemah


MATARAM — Perlindungan terhadap perempuan, anak dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai masih rendah, baik dari sisi pendampingan hukum maupun perlindungan di tataran regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan, anak dan TKI
Hal tersebut dikatakan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Samsudin saat menyampaikan pemandangan umum terkait empat Raperda Insiatif pada sidang paripurna DPRD NTB di Mataram, Selasa (9/9/2015).
“Perhatian pemerintah daerah NTB selama ini dinilai masih sangat lemah, sehingga kasus kekerasan terhadap permpuan, anak dan TKI masih sangat tinggi” kata Samsudin.
Samsudin mencotohkan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di NTB periode Januari hingga Agustus 2015 mencapai 173 kasus yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota NTB, di mana dari jumlah kasus tersebut, 60 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual.
Sementara itu, juru bicara Partai Persatuan Pembangunan, Munzirin juga mengkritisi Pemda NTB terkait regulasi dan perlindungan terhadap TKI yang juga dianggap masih sangat lemah dengan banyak kasus kekerasan bahkan berujung pada kematian yang menimpa TKI maupun TKW asal NTB.
Padahal, kara Munzirin, kalau dibandingkan dengan nilai devisa yang dihasilkan para TKI maupun TKW bagi PAD Pemda NTB sangat besar, yaitu mencapai. Satu triliun lebih setiap tahunnya, itu baru dari TKI yang berangkat melalu jalur resmi, belum lagi TKI maupun TKW jalur gelap.
“Karena itu, dengan melihat besarnya kontribusi yang diberikan para TKI maupun TKW tersebut sudah seharusnya, regulasi dan kebijakan yang betul – betul menjamin keselamatan dan kesejahteraan TKI harus mendapat perhatian serius dari Pemda NTB, termasuk pendampingan hukum ketika bermasalah di negara tempat bekerja” ungkapnya
SELASA, 8 September 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...