Dualisme Yayasan, Universitas Darussalam Ambon Terancam Tutup

AMBON — Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara, Dr. Zainuddin Notanubun, M.Pd yang dikonfrimasi Cendana News di Ambon Kamis sore (17/09/2015) menegaskan, masalah sengketa Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Provinsi Maluku, sudah cukup lama atau berlarut.
Jika dualisme Yayasan tidak secepatnya selesai atau dua belah pihak tidak islah, maka seluruh aktivitas di kampus yang identik dengan almamater merah itu akan ditutup. Pemicunya adalah dualisme Yayasan, antara Yayasan Universitas Darussalam Maluku versus Yayasan Universitas Pendidikan Darussalam Maluku.
“Sejak saya diangkat menjadi Korwil Kopertis, sudah proses dengan pihak Unidar sejak 2013. Saya sudah memberikan ketegasan, kalau tidak ada islah antara dua Yayasan, maka saya akan tutup dan tidak mengizinkan untuk mereka wisuda,” kata Notanubun.
Dari hasil percakapan itu akhirnya kedua bela pihak sepakat bahwa mereka islah. Setelah itu pada 2013 dilakukan wisuda, turut dihadiri Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff.
“Tapi, dalam perjalanan tidak ketemu titik terang, akhirnya masuk di ranah hukum. Kalau masuk ranah hukum itu bisa saja Unidar ditutup,” katanya.
Sengketa tersebut pasti Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) bisa tutup aktivitas kampus. Akhir November 2014 Unidar tetap beraktivitas.
“Sehingga saya usulkan untuk PDPT ditutup dan setelah PDPT ditutup semua heboh,” kata Notanubun.
Padahal rektor pernah menyatakan soal proses hukum tidak akan mencampuri dan siap menerima hasilnya.
“Saya ke Jakarta berjuang agar PDPT dibuka. Setelah PDPT dibuka, tapi kembali Yayasan mengeluarkan SK melalui rektor sekarang, kemudian dikeluarkan lagi SK Plt kepada Farida Mony. Kalau hanya SK tanpa serah terima, itu namanya dualisme,” tandasnya.
Lanjutnya, soal pelantikan silahkan dilakukan, dengan catatan harus ada serah terima dari rektor ke Plt rektor, dan Yayasan menyetujuinya tapi hingga kini kesepakatan itu tidak dilakukan.
“Tim pakar hukum dari Direktur Pendidikan Tinggi sudah kita datangkan dan satukan semua pakar hukum dari kedua bela pihak, tapi hasilnya tidak  ada,” paparnya.
Kata Notanubun, sekitar dua pekan lalu dirinya juga sudah melakukan rapat termasuk mengundang Direktur Kelembagaan. Untuk saat ini, kata Notanubun, masih menunggu proses hukum yang sementara berjalan. Jika sudah selesai maka akan bicarakan. Sehingga PDPT dibuka demi menyelamatkan ribuan mahasiswa di kampus merah itu. Sebaliknya, jika terus sengketa seperti sekarang maka selamanya PDPT akan ditutup.
“Kami berusaha menyelamatkan Unidar. Semua pihak harus menerima apa yang ada. Usai rapat Kamis 10 September 2015, sedang disusun peraturan untuk mengantisipasi hal ini. Dengan catatan DPTP dibuka maka kedua bela pihak harus islah. Sementara perlahan memindahkan semua mahasiswa, kalau tidak mahasiswa yang menjadi korban,” ucapnya.
Sementara itu, di Pengadilan Negeri (PN) Ambon Rabu (17/9/2015), digelar sidang terkait sengketa Yayasan Universitas Darussalam Maluku versus Yayasan Universitas Pendidikan Darussalam Maluku dengan agenda keterangan saksi fakta, oleh tergugat Yayasan Universitas Pendidikan Darussalam Maluku.
Pantauan Cendana News menyebutkan, sidang yang dipimpin majelis hakim Amaye M. Yambeyapdi (Hakim Ketua) beranggotakan Ahmad Bukhori dan Samsidar Nawawi, mengahdikran 4 orang saksi fakta.
Saksi fakta yang dihadirkan dari tergugat yaitu Ny. Umi Hani Latuconsina, Muhammad Umarella, dan Ibrahim Ohorella selaku Rektor pada Universitas Pendidikan Darussalam Maluku. Menurut para saksi, persoalan bukti tanda tangan yang diberikan untuk pengalihan asset milik Yayasan Universita Drussalam Ambon ke Yasasan Universitas Darussalam Maluku, berdasarkan kondisi yang tidak memunginkan yaitu ada insiden yang akihrnya ditandatangani dan tidak sempat untuk membaca isi dalam surat dimaksud.
Keterangan empat saksi ditanggapi pula oleh kuasa hukum penggugat, bahwa surat serah terah terima bukan dilakukan sekali saja oleh saksi, tapi tandatangan itu lebih dari satu kali sesuai dengan bahan bukti yang diajukan.
Sementara itu, alasan mendasar sehingga Yayasan Pendidikan Unidar  Maluku menolak Yayasan Unidar Maluku, karena tidak ada keterkaitan  Yayasan Unidar Maluku dengan Yayasan yang pertama adalah Yayasan Unidar Ambon. Sehingga dari pihak tergugat tidak mengakui Yayasan Unidar Maluku.
Menyangkut dengan adanya sengeketa dualisme Yayasan Unidar ini, para saksi mengatakan, tidak mengganggu aktifitas perkuliahan bahkan aktvitas tetap normal di kampus yang identik dengan almamater merah tersebut.

KAMIS, 17 September 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...