EN-LMND Desak KPK Usut Tuntas Megaskandal BLBI

JAKARTA — Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara hingga ratusantriliunan rupiah.
Sekertaris jenderal EN-LMND ,Syarif Hidayatullah dalam orasinya mengatakan, sudah berlarut-larut bahkan seolah dilupakan kasus BLBI adalah bukti ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
Dikatakan, BLBI adalah awal masuknya indonesia dalam cengkeraman hutang para bunker internasinal (imperalis) secara mendalam, namun sekarang kasus tersebut seperti sudah tidak terdengar lagi tindaklanjutnya.
“Bukan karna kasus ini selesai, melainkan karna pemerintahan dan para penegak hukumnya tidak berdaya dihadapan para pemodal ,” ujar Syarif di depan Gedung KPK, Rasuna Said Jakarta Selatan, Jumat (18/09/2015).
Agar masyarakat lupa, kata dia, maka pemerintah dan para penegak hukumnya sibuk mencari kasus kasus kecil sehingga membuat rakyat teralihkan. Dikatakan, perlu dipertanyakan penyelesaian dana BLBI terkait surat keterangan lunas (SKL) yang dikeluarkan oleh pemerintahan Megawati Soekarno Putri.
“Jika memang sudah selesai, lantas mengapa bangsa ini masih harus membayar obligasi rekap hingga Rp 60 Triliun dari APBN setiap tahunnya. Ini adalah perampokan besar-besaran terhadap uang rakyat,” tandasnya
Syarif menjelaskan dari total dana BLBI yang dikucurkan BI sebesar Rp 144,5 Triliun, terdapat potensi kerugian sebesar negara sebesar Rp 138, 4 triliun atau 95,7 persen.
“Inilah nasib kita sebagai rakyat, hanya memiliki pemimpin yang bermental dagang yang orientasinya untuk kepentingan kelompok atau individu,” katanya
Dia menyarankan, seharusnya pemerintah meniru keberanian negara negara di Amerika Latin seperti Venezuela, Argentina dan Bolivia yang berani menghentikan pembayaran hutang luar negeri sampai waktu yang tidak ditentukan, tujuannya yakni untuk memperbaiki kondisi dalam negeri seperti perekonomian sektor riil, kesehatan dan pendidikan. 
“Pemerintah kita tidak pernah melakukan hal semacam itu, ini adalah bukti bahwa para pemimpin kita tidak ada yang memiliki jiwa nasionalisme- patriotis,”sebutnya.
Pendemo juga mendesak pemerintahan ‘Jokowi JK’ dan Pimpinan KPK agar segera:

  1. Usut tuntas kasus BLBI sampai ke akar akarnya.
  2. Seret dan hukum orang orang yang terlibat dalam kasus BLBI karena jelas menyengsarakan rakyat.
  3. Hapus hutang Najis (BLBI) yang menguras APBN Rp.60 Triliun setiap tahunnya.
  4. Kaji ulang surat keterangan lunas (SKL) yang dikeluarkan di era pemerintahan Megawati Soekarno Putri.
JUMAT, 18 September 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...