Fraksi Hanura DPRD Papua: Tuntaskan Hak Ulayat untuk Lokasi PON XX 2020

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan P. Mandenas
JAYAPURA — Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua berikan saran tuntaskan permasalahan hak ulayat tanah terlebih dahulu sebelum merencanakan pembangunan lokasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020, dimana Papua menjadi tuan rumah.
Ketua Fraksi Hanura, Yan P Mandenas mengatakan, masalah terbesar dalam pembangunan venue merupakan sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat. Karena sampai saat ini kenyataannya masih ada tarik menarik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Sehingga hal itu yang paling utama diselesaikan terlebih dahulu.
Menurutnya, pihak DPR Papua telah banyak berikan masukan kepada KONI mau pun Pemerintah Provinsi Papua, untuk mensukseskan PON XX Tahun 2020. 
“Kini ada tugas kepada KONI dan Pemerintah yang kami tekankan dilaksanakan,” ujarnya.
Salah satu masukan selain hak ulayat dari DPR Papua yakni KONI Papua harus menciptakan atlet-atlet yang handal dan mampu membawa prestasi bagi Bumi Cenderawasih. Sementara itu, lanjutnya, untuk sarana prasarana PON XX tupoksinya adalah pemerintah daerah.
“Target pembangunan sarana dan prasarana atau venue terlaksana pada Tahun 2018 mendatang, minimal 75 persen selesai. Kalau target itu tidak ada tanda-tanda baik, maka saya yakin pelaksanaan PON yang menghadirkan 40 lebih cabang olaharaga itu akan terbengkali,” katanya.
Mandenas juga menambahkan, pemerintah juga harus memikirkan tempat penampungan para atlet yang akan hadir berkompetisi dari seluruh daerah di tanah air, pasalnya dalam even besar tersebut, sudah pasti, lanjutnya, ada ribuan orang yang akan datang ke Papua untuk mewakili daerahnya.
“Mereka semua mau tinggal dimana, kalau tidak ada tempat penampungannya,” ujar Mandenas yang juga anggota Komisi IV DPR Papua bidang Infrastruktur.
Saran yang diberikan Menpora untuk berbagi pelaksanaan PON XX, ditambahkannya, artinya Papua harus berkolaborasi  Provinsi lain terkait pelaksanaan cabang olahraga-olahraga tertentu.
“Kalau berbagi kan tidak ada salahnya. Hanya kita di Papua menjadi tempat pelaksana utama, tinggal daerah lain yang kita gandeng, bisa melaksanakan perlombaan cabang olahraga tertentu saja. Sedangkan di Papua Barat, belum ada komunikasi yang baik terbangun, karena mereka sebenarnya terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan PON,” kata Mandenas yang sudah dua periode dipercaya rakyat untuk duduk di kursi DPR Papua ini

JUMAT, 25 September 2015
Jurnalis       : Indrayadi T Hatta
Foto            : Indrayadi T Hatta
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...